WARTABANGKA.ID, PANGKALPINANG – Tahun 2022 DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) mengusulkan adanya lima unit sekolah baru (USB).
Pengajuan tersebut telah disepakati bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemerintah Provinsi Babel.
Keinginan dari DPRD Babel itu, guna meminimalisir tidak tertampungnya siswa yang minat untuk masuk SMA negeri, namun terkendala aturan zonasi.
Dari pengajuan lima sekolah, dua sekolah baru yang akan dibangun dalam waktu dekat dipastikan siap menampung peserta didik baru di tahun ajaran (TA) 2022/2023.
Ketua DPRD Babel, Herman Suhadi kepada sejumlah wartawan belum lama ini menyampaikan, saat rapat dengan Dinas Pendidikan Provinsi Babel, di ruang Badan Musyawarah (Banmus), Jumat (25/2) lalu, DPRD Babel sempat menanyakan soal penerimaan peserta didik baru (PPDB) tahun ajaran 2022/2023.
“Tadi kita pertanyakan tindak lanjut rencana sekolah baru, dan Insyaallah di tahun ajaran baru sudah ada yang bisa melakukan penerimaan siswa,” ungkap Herman.
Diterangkan Herman, dua sekolah baru yang akan membuka PPDB yaitu SMAN 2 Sungailiat, Kabupaten Bangka dan SMA negeri di Simpang Katis, Kabupaten Bangka Tengah.
“Di Pangkalpinang mau bangun SMA Negeri 5, cuma terkendala lahan. Jadi kami alihkan bangun SMALB Negeri 2, karena SMALB Negeri 1 sudah melebihi kapasitas, sekitar 200 siswa,” tuturnya.
Herman juga menyebutkan, ada juga usulan untuk SMA negeri yang baru di Jeriji, Kabupaten Bangka Selatan yang saat ini proses belajar mengajarnya sudah berjalan.
“Gedungnya mau dibangun, cuma terkendala regulasi, jadi masih pinjam. Ada isu yang menyebutkan itu sekolah ilegal, itu saya tegaskan gak benar. Sekolah itu legal,” ungkapnya.
Meskipun belum ada bangunannya sendiri, sesuai target pihaknya mengejar status agar sehingga dapat melakukan penerimaaan siswa baru.
“SDM sudah siap, tinggal penerimaan siswa di awal tahun ajaran baru. Proses belajar pinjam gedung sekolah/madrasah yang wilayah,” jelasnya.
Yang jelas, kata Herman, dengan adanya sekolah baru ini dapat membantu keinginan masyarakat untuk menyekolahkan anaknya di SMA negeri yang terkendala dengan penerapan zonasi.
“Mudah-mudahan ini dapat membantu masyarakat. Kita tetap berusaha lima usulan ini bisa direalisasikan, dan dibangun di 2023,” pungkasnya. (*ryu)
