WARTABANGKA.ID, KOBA – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bangka Tengah (Bateng) menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) Umum terkait permasalahan lahan eks PT Koba Tin di Ruang Rapat Paripurna DPRD Bateng, Kamis (18/4).
RDP tersebut dihadiri sejumlah masyarakat lingkar tambang Koba, ketua dan anggota DPRD Bateng, wakapolres Bangka Tengah, pihak keamanan, OPD terkait, insan pers dan lainnya. RDP tidak dihadiri bupati Bateng dikarenakan izin melayat.
Dalam RDP diketahui ada beberapa usulan yang masyarakat sampaikan dan pertanyakan, seperti regulasi, realisasi CSR dan pemanfaatnya bagi masyarakat.
Sekda Bateng, Sugianto mengatakan RDP kali ini merupakan agenda mendengarkan usulan dan pertanyaan masyarakat.
“Ini masyarakat kita, tentu usulan yang ada akan kita tindak lanjuti, bahkan setelah kontrak PT Kobatin selesai kami terus aktif dan kita tetap bergerak sesuai dengan aturan dan ketentuan, yang mana baru kami catat aset berupa tanah sudah diserahkan ke Pemda Bangka Tengah,” ucapnya.
Dia menegaskan, sebagai pemerintah tidak ada yang ditutupi terkait persoalan di lahan eks PT Kobatin. “Kita tetap berpegang teguh pada aturan yang ada,” tegasnya.
Sementara itu, Ketua DPRD Bateng, Me Hoa mengatakan pihaknya sudah memfasilitasi RDP dan banyak hal yang disampaikan.
“Nanti akan kita gelar RDP yang lebih luas lagi, kita hadirkan pihak-pihak terkait dan berwenang,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua Pemuda Pancasila Bateng, Riki mengatakan kasus korupsi timah yang menghantam Bangka Belitung sangat berdampak pada lesunya perekonomian masyarakat Bateng.
“Perekonomian semakin susah, kita ingin semua dewan mendengar aspirasi kita, jangan sampai harta kita dikeruk, masyarakat tidak dapat apapun, lalu kepemilikan aset itu milik siapa, terus kita ingin warga kita yang jaga di sana,” tuturnya.
“Ini kurator dan pihak eks PT Kobatin tidak ada yang hadir, tolong pertemuan selanjutnya dihadirkan,” tutupnya. (**)
