WARTABANGKA, JAKARTA – Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) berhasil menorehkan prestasi membanggakan dengan menjadi provinsi terbaik untuk kategori Manajemen Pelaksana pada ajang Pelaksanan Pendataan Keluarga 2021 Award bagi delapan provinsi di Indonesia.
Penyerahan penghargaan ini diberikan oleh BKKBN Pusat pada acara Launching Hasil Pendataan Keluarga 2021 dan Penyerahan Penghargaan dengan Tema ‘Pendataan, Awal Perencanaan Keluarga sebagai Upaya Menuju Satu Data Indonesia’ di Auditorium Gedung Halim I BKKBN Pusat, Halim Perdana Kusuma, Jakarta dan juga secara virtual.
“Launching Pelaksanaan Pendataan Keluarga 2021 (PK21) ini sudah lama kami tunggu karena manfaatnya yang sangat penting, terutama dalam menyusun dokumen rencana pembangunan daerah. Selain itu, data keluarga akan lebih terlihat pada sasaran intervensi Babel dalam melakukan pembenahan terhadap peningkatan kualitas SDM serta keluarga menuju satu data Indonesia,” ujar Wakil Gubernur Babel, Abdul Fatah saat memberikan sambutan usai menerima penghargaan.
“Terima kasih atas apresiasi dan penghargaan yang diberikan BKKBN kepada Pemprov. Babel atas pelaksanaan pendataan keluarga tahun 2021. Mari kita dukung data keluarga Indonesia satu pintu,” tambahnya dalam wawancara terpisah.
Penghargaan Pendataan Keluarga 2021 Award dengan kategori Manajemen Pelaksana Terbaik diberikan karena, Kepulauan Bangka Belitung dinilai sebagai provinsi paling baik dalam pengelolaan proses PK21 yang dimulai dari tahapan persiapan, pengorganisasian lapangan, hingga pelaksanaan pendataan.
Di samping itu, Kabupaten Belitung juga menerima Penghargaan Pelaksana PK21 Terbaik Tingkat Kabupaten Kota.
Selain Kepulauan Bangka Belitung, ada tujuh provinsi lain yang juga menerima penghargaan sama dengan kategori berbeda.
Yakni, Perwakilan BKKBN Provinsi Aceh, Jawa Barat, Jawa Tengah, D.I. Yogyakarta, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur.
“Selamat kepada pemerintah daerah yang telah berprestasi dalam Pelaksanaan Pendataan Keluarga 2021 Terbaik, dan provinsi yang berprestasi dalam Program Bangga Kencana,” ujar Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan RI yang disampaikan oleh Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pembangunan Kependudukan, Agus Suprapto.
Deputi Agus Suprapto mengatakan, data keluarga ini sangat penting terutama dalam mendukung upaya penanggulangan stunting.
Dirinya berharap dengan diluncurkannya hasil pendataan keluarga, dapat secepatnya dimanfaatkan oleh semua pihak.
Pemanfaatan data jangan hanya sebatas penggunaan di tingkat internal pemerintah daerah dan pusat saja, tapi juga kementerian dan lembaga lainnya.
Dirinya juga mengatakan tingginya angka stunting di beberapa daerah merupakan situasi yang sangat mengkhawatirkan, dan ia berharap pemerintah daerah baik bupati, walikota, maupun gubernur dapat melihat kondisi lapangan secara langsung karena hal ini merupakan output dari pendataan keluarga.
Selain itu, Kepala BKKBN, Hesto Wardoyo, mengucapkan terima kasih atas kontribusi dan dukungan semua kepala daerah atas suksesnya Program Pendataan Keluarga dan Bangga Kencana 2021 mengingat sulitnya mendapatkan data mikro atau data real dari masyarakat.
Apresiasi juga diberikan kepada seluruh kader BKKBN yang telah mendata 68.478.138 kepala keluarga dengan mendatangi secara langsung di masa pandemi ini.
Pada hasil laporan panitia yang dibacakan oleh Deputi Advokasi Bidang Pergerakan dan Informasi BKKBN, Karyo Teguh Santoso, Pendataan Keluarga tahun 2021 mulai dilaksanakan pada tangga 1 April-30 Juni 2021.
Merupakan kegiatan prioritas dalam upaya menyediakan data real dan informasi keluarga by name by address di mana pemerintah pusat dan daerah wajib mengumpulkan, mengolah dan menyajikan data dan informasi mengenai kependudukan dan keluarga melalui pendataan keluarga.
Pendataan keluarga sendiri adalah kegiatan pengumpulan data primer tentang data kependudukan, KB, pembangunan keluarga, dan data anggota keluarga yang dilakukan masyarakat bersama pemerintah secara serentak pada waktu yang telah ditentukan.
Pengumpulan data keluarga telah dilakukan selama tiga bulan dengan melibatkan kurang lebih 500.000 kader KB dan dipantau oleh seluruh penyuluh KB di lapangan. (*/Diskominfo Babel)
