WARTABANGKA.ID – Pemerintah Kota (Pemkot) Pangkalpinang bersama jajaran Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Wilayah Kepulauan Bangka Belitung (Babel) menggelar audiensi dan silaturahmi di Kantor Wali Kota Pangkalpinang, Kamis (19/2/2026).
Pertemuan tersebut membahas penguatan kolaborasi lintas sektor, khususnya dalam program ketahanan pangan, pengelolaan lingkungan, serta pemberdayaan warga binaan melalui pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Wali Kota Pangkalpinang, Saparudin didampingi Wakil Wali Kota Dessy Ayutrisna menyambut positif rencana sinergi yang ditawarkan jajaran pemasyarakatan. Ia menegaskan Pemkot Pangkalpinang terbuka untuk kerja sama yang berdampak langsung bagi masyarakat, termasuk pembinaan UMKM warga binaan.
Pemkot bahkan berencana mengikutsertakan produk hasil karya warga binaan, khususnya dari lapas perempuan, dalam berbagai kegiatan bazar dan pameran daerah agar memiliki akses pasar yang lebih luas.
“Pada dasarnya mereka menyampaikan kesiapan dalam sejumlah program. Tinggal kita sesuaikan dan susun teknis kolaborasinya agar bisa segera dijalankan,” ujar Saparudin, yang akrab disapa Prof Udin, usai pertemuan.
Selain pemberdayaan ekonomi, kerja sama juga berpeluang dikembangkan pada sektor pengelolaan sampah perkotaan. Warga binaan yang telah memiliki keterampilan pengolahan limbah dan produksi kompos dinilai dapat dilibatkan sebagai bagian dari solusi lingkungan di Kota Pangkalpinang.
“Prinsipnya, kami siap menindaklanjuti melalui perjanjian kerja sama resmi agar program-program yang bisa langsung dieksekusi segera berjalan, termasuk kolaborasi penanganan sampah,” tegasnya.
Sementara itu, Pelaksana Tugas Kepala Kantor Wilayah Pemasyarakatan Babel, Gunawan Sutrisnadi, menjelaskan pihaknya saat ini tengah mendorong 15 program akselerasi prioritas kementerian. Dari jumlah tersebut, dua program membutuhkan dukungan pemerintah daerah, yakni ketahanan pangan dan pemberdayaan warga binaan berbasis UMKM.
Gunawan mengungkapkan, sejumlah langkah konkret telah dilaksanakan, termasuk kerja sama dengan PLN UIW Babel dalam pengolahan limbah PLTU menjadi kompos. Program tersebut bahkan telah menghasilkan panen perdana sekitar enam ton kompos dari lapas dan rutan yang terlibat.
Tak hanya itu, jajaran pemasyarakatan juga siap mendukung program ketahanan pangan nasional melalui skema dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) di rutan atau lapas yang memenuhi persyaratan.
“Potensi kami cukup besar, namun tetap membutuhkan perhatian serta dukungan dari pemerintah kota agar implementasi program dapat berjalan optimal dan berkelanjutan,” pungkasnya.
