WARTABANGKA,ID, PANGKALPINANG – Musyawarah Wilayah (Muswil) VI Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang digelar di Swiss-Bel Hotel Pangkalpinang, Sabtu (17/1/), menjadi momentum konsolidasi kader sekaligus penyusunan strategi politik partai menuju Pemilu 2029.
Muswil VI ini bertujuan memperkuat soliditas internal kader, merumuskan ide dan gagasan strategis, serta menyusun kepengurusan baru mulai dari ketua, sekretaris, bendahara hingga jajaran pengurus harian.
Selain itu, forum ini juga menjadi wadah penyusunan program kerja PPP yang akan dijalankan kader, baik di eksekutif maupun legislatif.
Ketua Umum PPP, Muhammad Mardiono, dalam pidato pembukaannya menegaskan bahwa kader PPP harus hadir di tengah masyarakat dan berperan aktif menghadirkan kemaslahatan umat, termasuk mendukung program pemerintah dalam mempercepat pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.
“Kekayaan alam yang besar di Bangka Belitung harus diperuntukkan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat. Kader PPP harus ikut hadir, menyuarakan, serta mengusulkan ide dan gagasan agar potensi ini benar-benar dirasakan rakyat,” ujar Mardiono.
Selain konsolidasi organisasi, PPP juga akan menyusun program kerja jangka pendek, menengah, dan panjang.
Untuk jangka pendek, setelah rampungnya musyawarah tingkat nasional, PPP akan menggelar musyawarah di tingkat kabupaten/kota hingga musyawarah anak cabang di kecamatan.
“Seluruh proses ini ditargetkan selesai pada 2026. Tahun 2027 kita sudah memasuki tahapan verifikasi Pemilu, sehingga langkah-langkah organisasi harus segera dituntaskan,” ujar Mardiono.
Selain itu, Muswil VI juga membahas strategi peningkatan perolehan suara PPP menjelang Pemilu 2029. Hal ini dinilai penting mengingat perolehan suara PPP di tingkat nasional maupun daerah mengalami penurunan pada Pemilu sebelumnya.
“Secara nasional kita masih memiliki lebih dari 8 juta suara, hampir 9 juta. Namun di tingkat provinsi hanya sekitar 660 ribu suara. Ke depan, kita akan merangkai jalan politik agar tidak terjadi kesenjangan antara pusat dan daerah, serta membangun komunikasi yang lebih intens,” jelas Mardiono.
Menanggapi kemungkinan perombakan struktur kepengurusan dari DPW hingga ke bawah, Mardiono menegaskan seluruh keputusan akan ditempuh melalui mekanisme musyawarah yang demokratis.
“Kepengurusan sebelumnya dipimpin Pak Amri dan dilanjutkan Ibu Hellyana. Kepengurusan baru akan ditentukan melalui hasil permusyawaratan, dengan DPP turut memberikan arahan demi kepentingan PPP Bangka Belitung dan nasional,” katanya. (*/)
