WARTABANGKA.ID, PANGKALPINANG– Sedikitnya 100 orang perwakilan Serikat Buruh berkumpul dan menggelar Apel Kebangsaan di Titik Nol Kilometer Kota Pangkalpinang pada Sabtu (18/10). Kegiatan yang diprakarsai oleh DPD KSPSI Prov. Kep. Babel mengangkat tema “Peran Buruh Menjaga Harmonisasi dan Ciptakan Kesejahteraan Bersama untuk Indonesia Maju”.
Menurut perwakilan DPC SPSI Kabupaten Belitung, Memet pihaknya sejauh ini mengapresiasi program kerja Presiden Prabowo Subianto dan berharap program-program tersebut dapat dilaksanakan dengan sukses sehingga mampu membawa Indonesia mencapai kesejahteraan rakyat serta membawa nama negara Indonesia harum di kanca internasional untuk mendukung kemerdekaan Palestina.
Ditambahkan Memet, kegiatan hari ini merupakan agenda ke-2 Rakerda Serikat buruh Prov. Kep. Babel dan sekaligus merupakan bentuk ekspresi dan aspirasi dari perwakilan Buruh Babel untuk membangkitkan solidaritas buruh yang ada di Prov. Kep. Babel.
Memet juga mengapresiasi kinerja banyak pihak dan instansi terkait yang selama ini telah bahu-membahu mengatasi persoalan buruh, terutama yang berkaitan dengan perselisihan buruh dengan pihak perusahaan.
“Kami bisa menyelesaikan perselisihan buruh dengan dukungan DPRD dan Dinas Tenaga Kerja disamping adanya bantuan Polisi terkhusus Polda Kep. Babel yang membantu kami dalam menangani perkara terkait kenakalan-kenakalan dari para pengusaha.”kata Memet.
Sementara ketua KSPSI Babel, Darusman Aswan mengungkapkan, bahwa kehadiran perwakilan buruh hari ini semata untuk menyuarakan suara aspirasi buruh. Dirinya berharap kegiatan ini tidak dimaknai sebagai bentuk perlawanan atau pembangkangan terhadap pemerintah dan kepolisian tetapi untuk menanggapi isu-isu nasional terkait Buruh yang ada di Indonesia.
“Kita jaga eksistensi kita dan kita buktikan perlawanan bukan dengn emosi dan tindakan anarkis melainkan dengan akal pikiran untuk menjadi Indonesia Maju yang bukan sekedar mistik tetapi kita bantu dengan perjuangan kita untuk mewujudkan progam dari Prisden Prabowo untuk meningkatkan lapangan kerja dan memperjuangkan nasib buruh.”kata Darusman Aswan.
Ditegaskan Darusman, buruh Bangka Belitung tetap konsisten menyuarakan revisi UU Omnibus Law yang sejalan dengan isu nasional.
“Terkait (polemik) UU Cipta Kerja kita jangan sampai ikut aksi demo, kita bantu dengan akal sehat dan pemikiran kita untuk memperbaiki nasib buruh.”kata Darusman.
Dalam orasinya Darusman sempat menyinggung Gubernur Hidayat Arsani yang sejak dilantik sampai saat ini belum ada moment Gubernur membersamai atau memberi perhatian kepada buruh.
“Tetapi kita harus berakal sehat karena latar belakang Gubernur kita dari pengusaha bukan dari orang-orang seperti kita.”kata Darusman.
Disamping itu, perwakilan DPC Serikat Buruh Kabupaten Bangka Barat, Kosim dalam orasinya mengungkapkan harapan agar Presiden memberi perhatian besar kepada kaum buruh, sama seperti perhatian yang diberikan kepada perjuangan rakyat Palestina.
“Kami selaku bangsa Indonesia mengucapakan terimakasih kepada Presiden Prabowo sudah membantu memperjuangkan Kemerdekaan Palestina akan tetapi lebih bagus Presiden Prabowo bisa membantu memperjuangkan nasib Buruh Indonesia.”kata Kosim.
Terkait insiden aksi anarkis di kantor PT. Timah yang terjadi kemarin, Kosim harapkan agar Gubernur Kep. Babel bisa menindak para pengusaha maupun perusahaan yang nakal dan mendesak penggunaan tenaga kerja yang ada di Babel untuk mengurus perusahaan yang ada di Prov. Kep. Babel.
“Kami bukan musuh Pemerintah tapi kami ikut membantu pemerintah walaupun tidak digaji oleh pemerintah jadi kami harapkan untuk mempertimbangkan nasib-nasib buruh dan memantau upah buruh 2026 menjadi lebih baik.”tegas Kosim.
Usai penyampaian orasi-orasi dari beberapa perwakilan serikat buruh, kegiatan dilanjutkan dengan pembacaan pernyataan sikap Serikat Buruh yang tergabung dalam KSPSI Babel.
Berikut penyataan sikap dari Serikat Buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (K.SPSI) Provinsi Kep. Babel :
1. Kami siap berperan aktif menjaga stabilitas dan kondusifitas daerah dalam menghadapi pembahasan Upah Minimum Provinsi (UMP) tahun 2026, dengan tetap memperjuangkan kebijakan upah yang adil, rasional, dan berpihak pada kesejahteraan buruh serta keberlanjutan dunia usaha di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
2. Kami mendorong pemerintah daerah, dewan pengupahan, dan seluruh pemangku kepentingan agar penetapan UMP tahun 2026 mempertimbangkan prinsip keadilan sosial, peningkatan daya beli buruh, serta kondisi ekonomi dan inflasi daerah demi terciptanya kesejahteraan yang berimbang.
3. Kami menyatakan sikap mendukung pembahasan rancangan undang-undang ketenagakerjaan yang berpihak kepada buruh dan menjamin kepastian kerja, kepastian pendapatan, dan perlindungan sosial bagi seluruh tenaga kerja Indonesia, khususnya di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
4. Kami menolak segala bentuk kebijakan ketenagakerjaan yang dapat mengurangi hak-hak dasar buruh, seperti pengurangan upah minimum, fleksibilitas kerja yang eksploitatif, serta sistem kerja kontrak dan outsourcing yang tidak manusiawi.
5. Kami tegaskan komitmen KSPSI Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk terus menjadi mitra pemerintah dan dunia usaha dalam menciptakan iklim kerja yang sehat, harmonis, dan produktif guna mewujudkan Indonesia yang maju, berkeadilan, dan sejahtera.
6. Kami mengajak seluruh buruh Bangka Belitung untuk bersatu, memperkuat solidaritas, dan menolak segala bentuk provokasi yang dapat memecah belah persaudaraan antar pekerja serta mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat.
