WARTABANGKA.ID, TOBOALI – Dugaan praktik mafia pertanian di Desa Rias, Kecamatan Toboali, Kabupaten Bangka Selatan (Basel), Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) kian menjadi sorotan.
Setelah mencuat dugaan pemotongan dana bantuan optimalisasi lahan (Oplah) sebesar Rp25 ribu per petak sawah oleh oknum ketua Kelompok Tani (Poktan), persoalan lain mulai bermunculan.
Anggota DPRD Basel dari Fraksi Demokrat, Suwandi, angkat suara serta menyoroti terkait berbagai keluhan yang disampaikan para petani.
Menurutnya, dugaan praktik-praktik yang merugikan petani bukan hanya soal pemotongan dana Oplah, tetapi juga menyangkut dugaan pungutan liar (pungli) pada pencairan bantuan, biaya sewa alat mesin pertanian (alsintan), hingga dugaan adanya ‘fee proyek’ dalam pembangunan jalan usaha tani.
“Permainan yang dilakukan oleh oknum ini diduga sudah lama berlangsung. Mungkin hal yang dilakukan mereka melibatkan banyak pihak, dari Alsintan, dana optimalisasi lahan (Opla), maupun dana bantuan dari pemerintah,” kata Suwandi, Minggu (29/6).
Ia menegaskan, seluruh bantuan pemerintah sejatinya ditujukan untuk mendukung produktivitas petani, bukan dimanfaatkan demi kepentingan segelintir oknum.
“Perlu mereka ketahui, bantuan pemerintah diberikan untuk semua petani, bukan untuk kepentingan perorangan maupun kelompok tertentu dan Ini tidak bisa dibiarkan lagi,” ujarnya.
Ia juga menyayangkan, program-program pemerintah yang sejatinya bertujuan memperkuat ketahanan pangan Nasional, justru dijadikan lahan penyimpangan oleh segelintir pihak. Akibatnya, petani tetap tak merasakan dampak positif dari bantuan yang dikucurkan negara.
“Programnya sudah bagus, dan anggarannya pun besar. Tapi di lapangan, yang menikmati justru oknum. Petani hanya dapat sisa-sisanya. Berhentilah kawan, para oknum oknum yang bisa disebut mafia di pertanian. Bertobatlah kawan, segera hentikan kelakuan kalian ini, jangan sampai APH sudah turun tangan, kalian menyesal kemudian,” pungkasnya. (Ang)
