WARTABANGKA.ID – Anggota DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dr.Adi Sucipto menyebarkan sosialisasi peraturan daerah (Perda) Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan bertempat di ruang pertemuan lantai atas (gedung lama) rumah sakit timah Pangkalpinang,Sabtu (24/5).
Perda ini mengatur berbagai aspek pelayanan kesehatan di wilayah tersebut, termasuk penyelenggaraan upaya kesehatan, sistem informasi kesehatan, Rumah Sakit, pelayanan kejiwaan, peran serta masyarakat, koordinasi antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota, serta pengawasan.
“Saya hari ini membahas perda nomor 2 tahun 2020 tentang kesehatan, pembicaranya saya hadirkan dari dinas kesehatan dan kedua dari bpjs kesehatan sesuai dengan perdanya,”ujar dr.Adi Sucipto kepada sejumlah wartawan.
Dr. Adi Sucipto memaparkan bahwa Provinsi Babel telah memiliki rumah sakit tipe B, dan diharapkan dapat memberikan layanan kesehatan menyeluruh, termasuk upaya promotif, preventif, kuratif hingga rehabilitatif.
Lebih lanjut, ia mengungkapkan bahwa tingkat kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Babel telah mencapai **98% Universal Health Coverage (UHC)**. Artinya, hampir seluruh masyarakat telah terdaftar dalam program jaminan kesehatan.
“Dengan capaian ini, kita berharap masyarakat merasa aman dan terjamin ketika berobat di fasilitas kesehatan mana pun di Provinsi Babel,” tambahnya.
Dalam sesi diskusi, Dr. Adi juga menjelaskan terkait mekanisme perlindungan bagi peserta BPJS Kesehatan mandiri yang terputus karena kondisi tertentu, seperti Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Menurutnya, peserta tersebut bisa dialihkan ke segmen Penerima Bantuan Iuran (PBI) dan langsung mendapatkan layanan kesehatan.
“Kalau ada tunggakan, tetap ada regulasi cara pembayaran yang meringankan peserta. Intinya, pasien tetap bisa berobat dengan bantuan PBI,” pungkasnya.
