WARTABANGKA.ID, MENTOK – Dana Alokasi Umum Specific Grand (DAU SG) yang diterima pemerintah daerah terkena dampak akibat kebijkan efisiensi anggaran dari pemerintah pusat.
Menurut Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Bangka Barat, Novianto pihaknya terkena dampak pemotongan senilai Rp 19 miliar. Jika sebelumnya DAU SG diterima secara utuh maka kini sudah dipilah – pilih dan dibagi – bagi per OPD.
“Misalnya dinas kesehatan (dapat) sekian dinas pendidikan sekian. Nah yang infrastruktur PU itu dikurangi totalnya. Cuma yang lebih tahu detailnya berkaitan estimasi keuangan itu teman-teman BPKAD Pak Abimanyu yang kata dia kemarin 19 miliar,” kata Novianto, Selasa ( 20/5) .
Menurut Novianto, kini belanja modal untuk infrastruktur sudah disusun secara detail. Padahal sebelumnya DAU SG tidak seperti ini.
Maka terkait kebijakan itu, Dinas PUPR harus memilah dan memilih kegiatan – kegiatan skala prioritas untuk dilaksanakan. Sebab, dengan pertimbangan efisien anggaran, maka seluruh kegiatan di bidang bidang lain tidak akan tercakup.
“Karena kalau kita bicara idealnya itu banyak infrastruktur baik jalan, bidang bina marga, bidang pengairan bidang cipta karya dan bidang-bidang lainnya semuanya memang butuh. Tetapi dengan adanya kebijakan itu kami menerapkan skala prioritas, menyangkut anggaran juga,” terangnya.
Menurut Novianto, salah satunya, dari anggaran yang ada pihaknya akan memilih kegiatan yang secara urgensi memang harus ditangani. Contohnya akses jalan yang rusak harus diperbaiki agar bisa digunakan masyarakat.
“Jangan sampai misalnya akses jalan masyarakat tidak bisa dilewati,” ujar dia.
Sementara itu untuk kegiatan di PUPR dengan anggaran bersumber dari Dana Alokasi Khusus ( DAK ), menurutnya bisa dilaksanakan. Namun untuk kegiatan yang bersumber dari APBD, maka pihaknya harus hitung – hitung dulu, yang prioritas akan diutamakan.
Ke depan, PUPR Bangka Barat lebih cenderung melakukan perencanaan – perencanaan bertujuan mengusulkan kegiatan – kegiatan yang ada anggaran pemerintah pusat.
“Karena kalau anggaran fisik yang ada di daerah saya kira sulit dan terbatas,” imbuhnya.
Novianto menambahkan, persoalan gagal bayar kegiatan Pemda tahun 2024 kini sudah diselesaikan. Namun ke depan dia berharap proyeksi keuangan harus disesuaikan agar hal serupa tidak terulang lagi di tahun 2025 ini.
“Harapannya anggaran proyeksi keuangannya menyesuaikan dengan keuangan yang ada. Agar tidak gagal bayar karena ketika terjadi gagal bayar itu menimbulkan dampak yang lainnya juga,” tukas Novianto.
Novianto juga berharap bupati terpilih bila sudah dilantik bisa segera menyelaraskan jalannya roda pemerintahan. Sebab sedikit banyak pihaknya tentu akan melaksanakan kegiatan-kegiatan dari program visi dan misi bupati terpilih. (**)
