WARTABANGKA.ID – DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) mengelar audiensi bersama Kepala Sekolah SMAN/SMKN/SLBN se-Provinsi Babel terkait permasalahan pendidikan dan Iuran Penyelenggaraan Pendidikan (IPP) bertempat di ruang BANMUS, (14/5).
Ketua DPRD Babel Didit Srigusjaya mengatakan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah, DPRD, dan pihak sekolah dalam mencari solusi atas berbagai tantangan dunia pendidikan, terutama yang menyangkut beban biaya pendidikan bagi masyarakat.
“Yang dipermasalahkan sekolah bukan IPP-nya, tapi siapa yang membiayai proses pendidikan jika IPP dihapus dan Apakah bisa ditanggung APBD,”ujarnya kepada sejumlah wartawan.
Didit Srigusjaya mengungkapkan saat ini hampir 250 tenaga honorer di sekolah bergantung pada dana IPP. Jika dana ini dihentikan, perlu ada kejelasan siapa yang akan membayar gaji para honor sekolah tersebut.
Lebih lanjut Politisi PDI P ini menyebut bahwa asumsi kebutuhan anggaran untuk menggaji tenaga honor tersebut bisa mencapai Rp50 miliar per tahun. Oleh karena itu, ia meminta agar masalah ini dikaji secara menyeluruh oleh Inspektorat, Biro Hukum, dan Dinas Pendidikan.
“Jika bisa dibayar APBD, kita tinggal hitung kemampuan keuangan daerah, terutama untuk tahun 2026,” jelasnya.
Sementara itu, ditambahkan Didit untuk dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang tersedia sebesar Rp90 miliar dinilai belum cukup untuk menutupi seluruh kebutuhan operasional sekolah.
“Itu dana pusat, bukan dana kita. Maka harus ada kajian penggunaan dana BOS yang optimal,” ulasnya.
