WARTABANGKA.ID, TOBOALI – Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Bangka Selatan (Basel) mengungkapkan bahwa hingga saat ini, pihaknya belum menerima laporan dari perusahaan yang menentang atau mengajukan keberatan terhadap kebijakan kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) yang telah diterapkan.
Kenaikan UMP yang disahkan pada 11 Desember 2024 tersebut mulai berlaku pada awal tahun 2025. Besaran kenaikan yang diterapkan adalah 6,5 persen, yang membuat UMP di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menjadi Rp 3.876.600,-.
Kepala Bidang Hubungan Industrial Disnakertrans Basel, Nazarudin, menyatakan bahwa meski pihaknya terus memantau penerapan kebijakan tersebut, hingga kini tidak ada perusahaan yang melaporkan yang mungkin merasa keberatan dengan kenaikan UMP ini.
“Sejauh ini, kami belum menerima laporan dari perusahaan-perusahaan yang merasa keberatan terhadap penerapan UMP tahun 2025. Kami masih menunggu, dan sampai hari ini belum ada laporan yang masuk,” kata Nazarudin, Rabu (15/1).
Ia mengatakan, bahwa penerapan UMP 2025 ini wajib diterapkan oleh perusahaan besar yang ada di Bangka Belitung khususnya di Bangka Selatan. Namun, untuk perusahaan skala menengah dan kecil, penerapan UMP bersifat fleksibel dan dapat disesuaikan berdasarkan kesepakatan bersama antara pekerja dan pengusaha.
“Perusahaan besar, seperti pabrik kelapa sawit dan ritel modern dengan manajemen besar, wajib menerapkan UMP. Sementara untuk perusahaan skala menengah ke bawah, penerapan UMP dapat berdasarkan kesepakatan bersama antara pekerja dan perusahaan,” ujarnya.
Kendati demikian, kata dia, pihak Disnakertrans juga telah memantau sejumlah perusahaan guna memastikan bahwa pekerja di perusahaan tersebut sudah menerima upah sesuai dengan ketetapan UMP yang baru.
“Dengan adanya kebijakan ini, diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan para pekerja di Kabupaten Bangka Selatan serta mendukung pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut,” pungkasnya. (Ang)
