WARTABANGKA.ID, MENTOK – Pemerintah Kabupaten Bangka Barat melakukan pertemuan dengan Asisten Deputi Penguatan Daya Saing Kawasan pada Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kartika.
Audiensi berlangsung di Ruang Rapat Loka Gedung Ali Wardhana, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian pada Rabu (7/2) siang dengan pembahasan tentang pengembangan Kawasan Industri Pelabuhan Terpadu (KIPT) Tanjung Ular.
Dari hasil pertemuan tersebut, Bupati Bangka Barat H. Sukirman menyampaikan usulannya kepada pihak Deputi Penguatan Daya Saing Kawasan pada Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, untuk memasukkan KIPT Tanjung Ular ke dalam prioritas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional ( RPJMN ) 2025-2029.
“Yang jelas ini harus masuk Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2025-2029. Alhamdulillah, tadi dari pihak Kemenko Perekonomian menyambut baik, karena mempertimbangkan letak strategis Tanjung Ular untuk diprioritaskan masuk ke RPJMN,” ujar Sukirman.
“Apabila masuk ke RPJMN 2025-2029, akan banyak intervensi dari pemerintah pusat terhadap pengembangan Pelabuhan Tanjung Ular termasuk kawasan industrinya. Keuntungannya, dari segi pengembangan, anggaran dan kemudahan pemerintah pusat akan turun tangan,” katanya.
Sementara, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Bangka Barat Abimanyu, mengatakan ada sejumlah pekerjaan rumah bagi pemerintah daerah yakni menyiapkan dokumen surat usulan ke Kementerian lain terkait Kawasan Industri yang terletak di Desa Air Putih, Kecamatan Mentok tersebut.
“Kalau dari segi substansi, mereka mengakui ini layak dimasukkan ke prioritas RPJM Nasional. Cuma memang ada beberapa yang harus kita lengkapi, artinya termasuk berkas-berkas surat usulan ke Kementerian Perindustrian. Karena ternyata mereka sudah membuat master plan terkait dengan kawasan industri Pelabuhan Tanjung Ular dan surat usulan ke Bappenas,” kata Abimanyu. (**/Diskominfo )
