WARTABANGKA.ID – Wakil Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Eddy Iskandar, secara tegas meminta Badan Gizi Nasional (BGN) untuk menutup Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang terbukti melakukan praktik kecurangan dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Menurut Eddy, SPPG yang ditunjuk sebagai pelaksana program seharusnya menjalankan tugas secara profesional dan bertanggung jawab, tanpa melakukan tindakan yang merugikan masyarakat, khususnya para siswa penerima manfaat.
“Seharusnya SPPG yang dibawa sebagai pelaksana melaksanakannya dengan baik. Tidak boleh ada kecurangan, baik pengurangan anggaran, pemotongan porsi makanan, maupun penggunaan bahan makanan yang tidak layak,” ujar Eddy, Kamis (5/3/2026).
Ia menegaskan, program Makan Bergizi Gratis merupakan program strategis nasional yang digagas Presiden Prabowo Subianto untuk meningkatkan kualitas gizi anak-anak Indonesia. Karena itu, praktik kecurangan yang terjadi justru dapat mencederai tujuan besar dari program tersebut.
Eddy mengungkapkan, dirinya menerima berbagai laporan yang mengindikasikan adanya penyimpangan dalam pelaksanaan program tersebut, termasuk temuan makanan yang tidak layak konsumsi.
“Baru-baru ini kami membaca ada yang memberi makanan yang sudah berulat. Ini tentu mencederai apa yang menjadi keinginan Presiden. Seharusnya pengawas SPPG dan perwakilan BGN di Bangka Belitung bertindak tegas,” katanya.
Ia bahkan menilai, jika tidak ada tindakan dari pihak pengawas, dikhawatirkan akan menimbulkan persepsi negatif di masyarakat.
“Jangan sampai dibiarkan. Kita khawatir jangan-jangan justru ada pembiaran atau bahkan bersekongkol, karena tidak ada tindakan yang dilakukan,” tegasnya.
Eddy menilai berbagai pengaduan masyarakat yang muncul sudah cukup jelas dan harus ditindaklanjuti dengan langkah nyata. Salah satunya dengan menghentikan sementara operasional SPPG yang bermasalah sambil dilakukan investigasi menyeluruh.
“Harusnya ada tindakan. Stop dulu operasinya dan segera dilakukan investigasi untuk mengetahui persoalannya. Karena yang saya lihat, masalahnya bukan hanya makanan yang tidak layak, tetapi juga porsi yang dikurangi dan tidak sesuai dengan standar gizi,” ujarnya.
Selain itu, politisi Partai Golkar tersebut juga menyoroti aspek sanitasi di sejumlah SPPG yang dinilai perlu mendapat perhatian serius.
Ia mempertanyakan bagaimana proses pengolahan makanan dilakukan, termasuk sistem pencucian peralatan serta pengelolaan limbah yang dihasilkan.
“Bagaimana mereka mencuci, limbahnya dibuang ke mana, dan sebagainya. Itu semua mempengaruhi kualitas makanan yang diberikan kepada siswa, padahal tujuan Presiden sangat baik,” jelasnya.
Eddy berharap perwakilan BGN di daerah dapat meningkatkan pengawasan secara ketat terhadap seluruh proses pelaksanaan program MBG, mulai dari pengolahan hingga pendistribusian makanan.
“Setiap daerah ada perwakilan BGN yang menjadi kepanjangan tangan pemerintah pusat. Mereka harus benar-benar mengawasi dan responsif terhadap laporan masyarakat maupun pemberitaan yang ada,” tutupnya.
