WARTABANGKA.ID, KOBA – Rencana Menteri Desa untuk tidak lagi menerbitkan izin pendirian ritel modern seperti Indomaret dan Alfamart di wilayah pedesaan mendapat respons positif dari Ketua DPC Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Bangka Tengah, Yani Basaroni.
Menurut Yani, pihaknya sepakat jika pemerintah pusat memutuskan untuk menghentikan penambahan gerai baru di tingkat desa. Namun, ia memberikan catatan penting terkait keberadaan gerai yang sudah beroperasi saat ini.
“Kalau tidak menambah lagi Indomaret dan Alfamart di setiap desa, kami sepakat. Namun, jika menutup yang sudah ada, kami rasa jangan dulu, mengingat ada ribuan tenaga kerja yang menggantungkan hidup di sana,” ujar Yani Basaroni, Senin (1/3/2026).
Sejalan dengan pembatasan ritel modern, Yani menyatakan dukungannya terhadap pengembangan Koperasi Merah Putih di setiap desa. Ia menilai kebijakan ini merupakan langkah strategis pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal.
Yani menjelaskan bahwa Koperasi Merah Putih memiliki keunggulan dalam hal pemberdayaan. “Masyarakat desa setempatlah yang akan merasakan dampaknya secara langsung jika koperasi ini berjalan sesuai tujuannya,” ungkapnya.
Saat disinggung mengenai perbandingan manfaat, Yani menyoroti perbedaan mendasar pada distribusi keuntungan. Meski keduanya sama-sama menyerap tenaga kerja dan mencari laba, arus keuntungan tersebut mengalir ke pihak yang berbeda.
Ritel Modern: Laba bersih dinikmati langsung oleh pemilik modal (owner). Sedangkan Koperasi Merah Putih: Keuntungan dinikmati bersama oleh seluruh anggota koperasi.
“Selagi itu menjadi kebijakan pemerintah pusat untuk mengembangkan ekonomi kerakyatan melalui koperasi, ya kita dukung saja. Kita lihat ke depan sejauh mana perkembangannya,” tambahnya.
Bangka Tengah yang memiliki 56 desa dan 7 kelurahan kini tengah bersiap mengimplementasikan program ini. Yani menekankan pentingnya pelatihan manajemen bagi anggota koperasi agar mampu bersaing secara profesional.
Terkait infrastruktur, ia mengungkapkan bahwa progres pembangunan saat ini bergantung pada ketersediaan lahan di masing-masing desa.
“Desa yang memiliki lahan sendiri sudah mulai membangun. Sementara bagi desa yang belum memiliki lahan, masih menunggu proses pinjam pakai dari Pemda Bangka Tengah atau opsi pembelian lahan warga,” tutupnya. (**)
