WARTABANGKA.ID, TOBOALI – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bangka Selatan (Basel) menggelar rapat koordinasi (Rakor) intensif untuk membahas pengelolaan plasma dan Corporate Social Responsibility (CSR) perusahaan perkebunan kelapa sawit di wilayah tersebut, Kamis (12/2).
Pertemuan yang berlangsung di Ruang Rapat Gunung Namak, Sekretariat Daerah Basel ini merupakan tindak lanjut atas surat dari Panitia Khusus (Pansus) I DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel). Rakor dipimpin oleh Ketua Pansus I, H. Dody Kusdian, bersama jajaran anggota DPRD lainnya.
Staf Ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan dan SDM, Firmansyah, menjelaskan bahwa forum ini menjadi wadah penyamaan persepsi antara pemerintah daerah dan pelaku usaha.
“Kami berharap informasi dari perusahaan dan OPD terkait dapat menjadi bahan krusial dalam penyusunan Raperda Plasma dan CSR di tingkat provinsi,” ujar Firmansyah saat membuka kegiatan.
Ketua Pansus I DPRD Babel, Dody Kusdian, mengungkapkan bahwa pembentukan pansus ini dipicu oleh banyaknya keluhan masyarakat terkait ketidakjelasan skema plasma, terutama di Kabupaten Bangka Selatan. Ia menekankan pentingnya sinkronisasi data untuk mencapai solusi komprehensif.
“Kejelasan data mulai dari Izin Usaha Perkebunan (IUP), Hak Guna Usaha (HGU), luas tanam, hingga realisasi plasma dan CSR sangat penting. Ini memastikan masyarakat terdampak benar-benar menerima manfaat,” tegas Dody.
Ia juga menambahkan bahwa proses pendataan harus berbasis musyawarah desa guna menghindari konflik yang berlarut-larut. Melalui sinergi antara pemerintah, legislatif, dan sektor swasta, diharapkan pelaksanaan program plasma dan CSR dapat lebih optimal dalam mendukung pembangunan daerah serta kesejahteraan masyarakat. (Ang)
