WARTABANGKA.ID – Berdasarkan rilis Badan Pusat Statistik (BPS) pada Januari 2026, secara bulanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung masih mengalami inflasi sebesar 0,28% (mtm), lebih rendah dibandingkan dengan periode Desember 2025 yang mengalami inflasi sebesar 0,55% (mtm).
Angka inflasi tersebut tercatat lebih tinggi jika dibandingkan dengan nasional yang mengalami deflasi sebesar 0,15% (mtm). Inflasi Bangka Belitung pada Januari 2026 utamanya didorong oleh kenaikan indeks harga Kelompok Makanan, Minuman dan Tembakau sebesar 0,67% (mtm), dengan komoditas utama yang memberikan andil inflasi bulanan yaitu ikan tenggiri, ikan selar dan cumi-cumi.
Secara tahunan, Bangka Belitung juga mengalami inflasi sebesar 3,95% (yoy), sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan inflasi nasional sebesar 3,55% (yoy). Inflasi tahunan Bangka Belitung ini didorong oleh kenaikan indeks harga Kelompok Perumahan, Air, Listri dan Bahan Bakar Rumah tangga sebesar 19,20% (yoy) yang utamanya disumbang oleh tarif listrik yang kembali ke tarif normal tanpa diskon. Selanjutnya, inflasi juga turut didorong oleh kenaikan indeks harga Kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya (7,43%, yoy) disumbang oleh emas perhiasan dan kenaikan indeks harga Kelompok Makanan, Minuman dan Tembakau (4,20%, yoy) disumbang oleh cumi-cumi. Namun, tekanan inflasi tahunan yang lebih dalam tertahan oleh Kelompok Pendidikan yang mengalami deflasi sebesar 13,19% (yoy).
Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Rommy S. Tamawiwy menyampaikan bahwa kondisi cuaca ekstrem yakni angin kencang disertai gelombang tinggi membuat nelayan memilih untuk tidak melaut. Kondisi ini mengakibatkan berkurangnya pasokan ikan dan cumi-cumi di pasar yang berdampak terhadap kenaikan harga komoditas tersebut.
Namun demikian, TPID di seluruh wilayah kerja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terus berkomitmen menjaga ketersediaan stok sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Secara spasial, seluruh wilayah Kepulauan Bangka Belitung yang disurvei Indeks Harga Konsumen (IHK) mengalami inflasi. Kabupaten Bangka Barat tercatat sebagai wilayah yang mengalami inflasi tertinggi yakni mencapai 5,36% (yoy). Kemudian diikuti oleh Kota Pangkalpinang dan Tanjungpandan yang mengalami inflasi masing-masing sebesar 3,69% (yoy) dan 3,29% (yoy). Sementara itu, Kabupaten Belitung Timur tercatat sebagai wilayah yang mengalami inflasi terendah yakni sebesar 3,09% (yoy).
Lebih lanjut, Rommy menambahkan Bank Indonesia terus bersinergi dengan TPID dan mitra strategis lainnya dalam rangka menjaga inflasi pada rentang yang rendah dan stabil sejalan dengan target nasional yakni 2,5±1%. Kondisi tersebut dibutuhkan guna mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
Terkait hal tersebut,
Bank Indonesia bersinergi dengan TPID se Bangka Belitung akan terus memperkuat kerangka kebijakan 4K dalam pengendalian inflasi yakni Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi dan Komunikasi Efektif. Selanjutnya, dalam rangka mendukung keterjangkauan harga bahan pokok, Bank Indonesia bersama seluruh Pemerintah Daerah telah melakukan rapat koordinasi untuk mengorkestrasi pelaksanaan Operasi Pasar Murah (OPM) sebanyak 57 kali dan Gerakan Pangan Murah (GPM) sebanyak 41 kali disepanjang tahun 2026 yang akan difasilitasi oleh Bank Indonesia. Sejalan dengan hal tersebut, hingga saat ini telah diselenggarakan kegiatan GPM sebanyak 8 (lima) kali dan OPM sebanyak 1 (satu) kali.
Dari sisi ketersediaan pasokan, TPID akan terus mendorong implementasi Kerja Sama Antar Daerah (KAD) baik melalui mekanisme Government to Government (G to G) maupun Business to Business (B to B) untuk memastikan ketersediaan pasokan khususnya yang berasal dari daerah sentra produksi pangan. Di sepanjang tahun 2026, rencananya akan dilaksanakan sekitar 4 (empat) KAD.
Dari sisi kelancaran distribusi, TPID terus melakukan pemantauan terhadap kondisi stok barang guna memenuhi kebutuhan masyarakat. Terkait hal tersebut, TPID Belitung Timur telah melakukan inspeksi mendadak di Pangkalan LPG 3 kg yakni di wilayah Manggar, Gantung dan Kelapa Kampit. Kondisi ini guna memastikan ketersediaan stok dan mengambil langkah konkret di tengah kondisi cuaca ekstrem yang dapat mengganggu kelancaran distribusi barang.
Di sisi lain dalam rangka menjaga kestabilan harga, TPID akan terus melakukan komunikasi yang efektif kepada masyarakat dalam rangka pengelolaan eskpekstasi. Sejalan dengan hal tersebut, akan diselenggarakan High Level Meeting (HLM) TPID Belitung dan TPID Belitung Timur pada minggu pertama bulan Februari sebagai tindak lanjut dari rilis inflasi oleh BPS.
Rommy menegaskan bahwa tantangan inflasi ke depan masih tetap ada, namun dengan Optimisme, Komitmen dan Sinergi (OKS) bersama Kepala Daerah dan instansi terkait diharapkan dapat terus menjaga inflasi pada rentang yang rendah dan stabil sesuai dengan sasaran target inflasi nasional.
