WARTABANGKA.ID, MENTOK – Harpandi resmi dilantik menjadi Direktur Perumdam Tirta Sejiran Setason dengan masa jabatan 2026-2031 oleh Bupati Bangka Barat Markus. Pelantikan ini digelar di OR 1 Setda Bangka Barat, Sabtu (31/1/2026 ).
Sebelum dilantik sebagai Direktur Perumdam TSS, Harpandi pernah berkecimpung di dunia politik sebagai Komisioner KPU Kabupaten Bangka Barat.
“Sebenarnya ini lebih kepada manajerial saja, kalau kemarin itu kita di KPU, Kita manajerial kawan – kawan penyelenggara pemilu, sekarang kita sama – sama pelayanan juga, KPU juga melayani pemilih dan partai politik, PDAM juga sama. Pada intinya tugas utama dari PDAM itu kan melakukan pelayanan sumber air bersih kepada masyarakat yang ada di Bangka Barat seperti itu,” kata Harpandi kepada awak media, Sabtu ( 31/1 ).
Setelah dilantik menjadi Direktur, kata Harpandi, dirinya sudah memiliki strategi yang mana harus terlebih dahulu berinvestasi kepercayaan kepada masyarakat. Apalagi ada beberapa masukan dari masyarakat terkait masalah kualitas air.
“Jadi kualitas air kita yang memang katakanlah masih keruh, terus lagi ada beberapa meteran yang kira-kira tidak akurat, nah ini yang memang harus kita benahi kembali,” ujar Harpandi.
“Yang jelasnya kita ingin investasi kepercayaan dulu kepada masyarakat bahwa bagaimana masyarakat itu percaya kepada PDAM bahwa PDAM itu bukan hanya perusahaan daerah air mandi tapi perusahaan air minum yang memang secara PH itu layak untuk dikonsumsi oleh masyarakat bangka barat target – targetnya yang dalam jangka waktu singkat dan yang panjang target jangka pendek kita ini,” lanjutnya.
Dikatakan Harpandi, yang menjadi pemicu dari permasalahan tersebut adalah NRW. NRW atau Non-Revenue Water ( Air yang Tidak Menghasilkan Pendapatan ), yaitu air bersih yang sudah diproduksi oleh perusahaan air minum ( seperti PDAM ) tetapi hilang sebelum sampai ke pelanggan dan tidak menghasilkan pendapatan, bisa karena kebocoran fisik ( pipa bocor ) atau kehilangan komersial ( pencurian air, meteran tidak akurat ).
Istilah lain yang sering digunakan di Indonesia adalah Air Tak Berekening (ATR). NRW untuk memastikan akses air minum aman dan berkualitas bagi semua. Menurutnya, hal inilah yang perlu dilakukan evaluasi serta perbaikan – perbaikan yang ada di titik – titik merugikan pelanggan PDAM itu sendiri.
“Pertama itu NRW. NRW ini kan air tidak berkening. Jadi air tidak berkening ini ada beberapa permasalahan. Pertama masalah pipa rusak ataupun meteran yang tidak akurat yang mungkin saja ini bisa merugikan perusahaan ataupun masyarakat. Itu jangka menengah nanti akan kita mengoptimalisasi ataupun digitalisasi terkait masalah administrasi yang ada di perusahaan itu sendiri ataupun nanti pelayanan-pelayanan untuk pelanggan misalnya pembayaran melalui aplikasi sehingga digitalisasi ini juga nanti akan mendorong tertibnya administrasi di perusahaan,” sebut Harpandi.
Terkait SDM, kata Harpandi, dikarenakan dirinya baru saja dilantik maka ia akan akan adaptasi dulu di perusahaan. Setelah itu, ia akan melakukan evaluasi – evaluasi terkait masalah SDM yang ada di perusahaan.
Selain itu, Harpandi menjelaskan berkaitan untuk menghadapi persoalan musim kemarau, pihaknya akan berkoordinasi dengan pihak perencanaan terkait beberapa titik yang akan dijadikan sumber air baku seperti di Mentok, Simpang Teritip dan Tempilang.
“Hanya saja nanti kita akan melihat seberapa jauh kualitas air itu bisa dikonsumsi ataupun bisa dipakai oleh masyarakat nanti. Itu ada beberapa titik sumber air bakunya nanti,” imbuhnya.
Harpandi tak menampik bahwasanya sudah ada teknologi smart meter yang dilakukan oleh PDAM. Namun ini masih belum maksimal dipergunakan.
“Nah yang jelas pada saat kita kemarin wawancara bagian riset dan litbang Bangka Belitung itu menanyakan kepada kami ini bagaimana nantinya strategi ke depan terkait masalah sumber air baku ini kan. Apalagi ini sudah masuk di fase musim kemarau. Nah yang jelasnya nanti kita akan meningkatkan kolong – kolong retensi. Nah nanti ada beberapa kolong retensi yang memang sudah kita identifikasi oleh pihak PDAM. Nah inilah yang nanti akan kita riset dulu. Kita akan bekerjasama dengan Balai Riset Pangkal Pinang untuk melakukan bahan baku ini apakah layak ataupun tidak nantinya,” tutup Harpandi. (**)
