WARTABANGKA.ID, PANGKALPINANG– Aksi unjuk rasa yang digelar Aliansi Rakyat Bangka Belitung (Babel) di halaman Kantor Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, Air Itam, Pangkalpinang, Senin (5/1), berlangsung aman, tertib, dan kondusif.
Situasi semakin sejuk saat Gubernur Kepulauan Babel, Hidayat Arsani, turun langsung menemui massa untuk mendengarkan aspirasi yang disampaikan.
Kehadiran Gubernur Hidayat di tengah peserta aksi, didampingi Ketua DPRD Babel Didit Srigusjaya, Kapolda Babel Irjen Pol Viktor T. Sihombing, Penjabat Sekretaris Daerah Fery Afriyanto, serta jajaran perangkat daerah, menjadi simbol kuat komitmen Pemerintah Provinsi Kepulauan Babel dalam menjunjung dialog terbuka, demokratis, dan berorientasi pada solusi.
Dalam dialog yang berlangsung secara terbuka, Gubernur Hidayat menyampaikan sejumlah poin penting terkait aspirasi masyarakat, khususnya menyangkut aktivitas pertambangan dan penanganan hukum terhadap penambang timah. Ia menegaskan bahwa penyampaian aspirasi merupakan hak masyarakat, namun harus dilakukan secara tertib dan sesuai ketentuan perundang-undangan.
Terkait penambang yang saat ini tengah menjalani proses hukum, gubernur menegaskan bahwa hal tersebut sepenuhnya menjadi kewenangan aparat penegak hukum.
Sementara mengenai Izin Usaha Pertambangan Rakyat (IUPR), gubernur memastikan pemerintah daerah telah menyiapkan langkah konkret. Pembahasan IUPR dijadwalkan pada 21 Januari 2026 melalui Badan Musyawarah DPRD Babel, yang selanjutnya akan ditindaklanjuti dengan pembentukan Panitia Khusus (Pansus).
“Kita sudah sepakat, para pekerja di sektor timah silakan bekerja selama sesuai prosedur, terdaftar, dan memiliki legalitas badan hukum. Prinsipnya jelas, tertib, legal, dan bertanggung jawab,” tegas gubernur.
Ia berharap, dengan disahkannya IUPR, tata kelola pertambangan rakyat di Bangka Belitung dapat berjalan lebih baik, memberikan kepastian hukum, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Gubernur juga mengapresiasi sikap peserta aksi yang menyampaikan aspirasi secara damai dan menjaga ketertiban umum. Menurutnya, stabilitas keamanan menjadi fondasi penting bagi keberlanjutan pembangunan daerah.
“Ke depan mari kita duduk bersama, berdialog tanpa harus turun ke jalan. Kita cinta damai, cinta rakyat. Setiap persoalan pasti ada jalan keluarnya,” ujarnya.
Lebih lanjut, gubernur menegaskan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung akan segera menindaklanjuti aspirasi yang disampaikan sebagai wujud sinergi antara pemerintah dan masyarakat dalam menjaga stabilitas sosial, ekonomi, dan pembangunan daerah.
Sementara itu, Ketua DPRD Babel Didit Srigusjaya menyampaikan bahwa Gubernur bersama DPRD Babel telah mengakomodir Peraturan Daerah tentang Izin Pertambangan Rakyat (Perda IPR) sebagai bentuk keberpihakan kepada aspirasi masyarakat.
“Niat baik Gubernur dan DPRD terhadap Perda IPR ini sudah kita laksanakan. Saat ini tinggal pembahasan dan pengesahan,” ungkap Didit.
Ia juga menjelaskan bahwa hingga saat ini baru tiga kabupaten yang telah memiliki Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR), yakni Bangka Tengah, Bangka Selatan, dan Belitung Timur.
“Untuk Kabupaten Bangka, Bangka Barat, dan Belitung, WPR-nya masih berproses di pusat. Ini tidak ada kaitannya dengan Gubernur. Silakan dicek apakah sudah diajukan atau belum,” tegasnya.
Didit mengimbau pemerintah kabupaten yang belum mengusulkan WPR agar segera menyampaikannya ke pemerintah pusat. DPRD dan pemerintah provinsi, lanjutnya, siap memfasilitasi penyusunan kerangka IPR.
Sementara itu, Kapolda Babel Irjen Pol Viktor T. Sihombing menegaskan bahwa penyampaian aspirasi merupakan hak masyarakat yang dilindungi undang-undang.
“Hari ini masyarakat sedang menjalankan haknya, dan kami semua memberikan ruang untuk menyampaikan pendapat,” ujarnya.
Menurut Kapolda, setiap aksi masyarakat juga menjadi bahan evaluasi dalam penegakan hukum, karena tuntutan masyarakat merupakan bagian dari dasar penegakan hukum.
“Tujuan penegakan hukum adalah menghadirkan kehidupan yang lebih baik bagi masyarakat, termasuk masyarakat yang hari ini menyampaikan aspirasinya,” pungkasnya.
Diketahui, aparat kepolisian bersama unsur Forkopimda Babel melakukan pengamanan secara persuasif dan profesional, sehingga seluruh rangkaian aksi berjalan lancar, aman, dan tanpa insiden. (**)
