WARTABANGKA.ID, MENTOK – Pemerintah Kabupaten Bangka Barat kembali melakukan penyegaran birokrasi dengan melantik dan mengambil sumpah jabatan lima pejabat pimpinan tinggi pratama, Selasa (31/12).
Pelantikan yang berlangsung di Gedung Graha Aparatur tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat tata kelola pemerintahan yang profesional, berintegritas, serta berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan publik.
Adapun pejabat yang dilantik yakni Indra Cahaya sebagai Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, Bertha sebagai Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Aidin sebagai Kepala Dinas Perhubungan dan Perumahan Permukiman, Thantowi sebagai Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, serta Hendra Jaya sebagai Kepala Dinas Lingkungan Hidup.
Bupati Bangka Barat, Markus, mengatakan pelantikan tersebut merupakan hasil dari proses seleksi terbuka yang dilaksanakan secara objektif dan kompetitif, serta telah memperoleh persetujuan dari Badan Kepegawaian Negara (BKN) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Menurut Markus, jabatan strategis dalam birokrasi harus diisi oleh figur yang memiliki kapasitas, integritas, dan rekam jejak kinerja yang baik, bukan berdasarkan kedekatan personal.
“Jabatan bukan hak, melainkan amanah yang harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Pelantikan ini bukan akhir, tetapi awal dari tanggung jawab yang lebih besar,” ujar Markus.
Ia menekankan bahwa kepemimpinan saat ini tidak lagi ditentukan oleh senioritas, melainkan kemampuan menghadirkan solusi, inovasi, serta keberanian mengambil kebijakan berbasis data dan kebutuhan masyarakat.
Markus juga meminta para pimpinan OPD yang baru dilantik agar mampu menerjemahkan visi dan misi kepala daerah ke dalam program kerja nyata, membangun tim yang solid, serta menjadi teladan bagi jajaran di masing-masing perangkat daerah.
“Pemerintah daerah membutuhkan pemimpin OPD yang tidak hanya bekerja dari balik meja, tetapi hadir langsung di tengah masyarakat dan menghasilkan capaian yang dirasakan publik,” tegasnya.
Selain itu, Markus menekankan pentingnya sinergi dan loyalitas dalam pemerintahan. Loyalitas, menurutnya, adalah komitmen untuk mendukung kebijakan yang berpihak kepada kepentingan masyarakat, tanpa menutup ruang kritik yang konstruktif.
“Bupati dan Wakil Bupati tidak bisa bekerja sendiri. Diperlukan kerja sama, loyalitas yang sehat, dan integritas seluruh pejabat untuk membangun Bangka Barat yang lebih baik,” pungkasnya. (*/)
