DPRD Bateng Gelar Rapat Paripurna Pandangan Akhir Fraksi Terhadap Raperda & Nota Keuangan TA 2026

WARTABANGKA.ID, KOBA – DPRD Bangka Tengah (Bateng) menggelar rapat paripurna pandangan akhir fraksi terhadap rancangan peraturan daerah (Raperda) dan nota keuangan APBD tahun anggaran 2026 di Ruang Rapat Paripurna DPRD Bateng pada Selasa (25/11).
‎
‎“Alhamdulillah, proses pembahasan Raperda Kabupaten Bangka Tengah tentang APBD 2026 telah selesai, maka tugas berikutnya adalah meningkatkan kinerja, agar semua rencana dapat berjalan secara optimal,” ungkap Bupati Bateng, Algafry Rahman.
‎
‎Algafry menuturkan, struktur APBD 2026 di antaranya estimasi pendapatan daerah disepakati Rp811,2 miliar atau berkurang 13,98 persen dari target APBD 2025.
‎
‎“PAD kita disepakati Rp138,8 miliar, berkurang 10,44 persen dari target APBD 2025, penyesuaian target ini perlu dilakukan karena memperhatikan potensi pajak serta realisasi penerimaan PAD,” tuturnya.
‎
‎Kemudian, pendapatan transfer disepakati Rp672,3 miliar atau berkurang 14,68 dari target APBD sebelumnya, penurunan yang cukup tajam terjadi, karena ada pemangkasan dari Pemerintah Pusat.
‎
‎“TKD yang kita terima Rp747,7 miliar, namun tahun anggaran 2026 turun Rp115 miliar menjadi Rp632,6 miliar atau berkurang -15,3 persen, TKD ini merupakan yang terendah sepanjang 7 tahun terakhir,” ucapnya.
‎
‎Sedangkan, belanja daerah disetujui Rp841,2 miliar atau berkurang 15,03 persen dari belanja daerah 2025, sehingga perlu dilakukan penyesuaian.
‎
‎“Dari uraian yang ada, maka APBD 2026 defisit 30 miliar atau 3,70 persen dari target PAD, insyaAllah bisa ditutupi dengan Netto yang kita miliki, kita prediksi SILPA 2025 bisa menutupinya,” ujarnya.
‎
‎Sementara itu, Ketua DPRD Bateng, Batianus mengatakan APBD 2026 telah disahkan.
‎
‎“Kalau kita bandingkan APBD 2025 memang turun tajam, baik PAD dan TKD, sehingga berpengaruh pada pendapatan daerah, hanya mendapatkan 811,2 miliar rupiah dan belanja daerah 841,2 miliar, sehingga ada defisit Rp30 miliar rupiah,” tuturnya.
‎
‎Batianus mengatakan, ketika pembahasan APBD, pihaknya sudah memprediksi defisit Rp30 miliar akan ditutup dari SILPA akhir tahun 2025.
‎
‎“Kalaupun tidak tertutup, pertengahan perjalanan akan ada tambahan pendapatan, tentu kami berharap dengan kondisi keuangan saat ini, perekonomian masyarakat terus berjalan dan OPD bisa bekerja optimal,” tutupnya. (**)