Batianus Minta Masyarakat Bersabar Tunggu Legalitas Tambang di Kawasan Merbuk

WARTABANGKA.ID, KOBA – Penertiban tambang timah ilegal di kawasan Merbuk menjadi polemik. DPRD Kabupaten Bangka Tengah menegaskan bahwa kunci penyelesaian justru ada pada kepastian regulasi dan perlindungan bagi penambang lokal.
‎
‎Ketua DPRD Bangka Tengah, Batianus mengatakan penertiban yang dilakukan forkopimda merupakan bagian dari penegakan aturan sambil menunggu legalitas tambang diterbitkan.
‎
‎“Imbauan humanis sudah dilakukan. Kita minta masyarakat bersabar. Jika IUP produksi sudah keluar, PT Timah dapat menerbitkan SPK dan penambangan bisa berjalan tertib,” ucap Batianus, Rabu (19/11).
‎
‎Ia juga menjelaskan, terbitnya IUP produksi bukan hanya soal legalitas, tetapi menjadi dasar agar masyarakat sekitar tidak terpinggirkan.
‎
‎“Jangan sampai penambang dari luar menguasai, sementara warga Merbuk-Kenari hanya jadi pencari sisa. Kesejahteraan masyarakat lokal harus jadi prioritas,” jelasnya.
‎
‎Batianus meminta PT Timah mengakomodir warga melalui koperasi dan BUMDes agar mereka mendapat ruang yang adil ketika penambangan resmi dibuka.
‎
‎“Masyarakat lokal tidak boleh jadi penonton. Minimal mereka terlibat dan merasakan dampak ekonominya, karena selama ini belum terasa,” tutupnya. (**)