WARTABANGKA.ID, TOBOALI – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bangka Selatan (Basel) bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Basel menandatangani nota kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) pada APBD Tahun Anggaran 2026.
Rapat paripurna penandatanganan berlangsung di Ruang Rapat Paripurna DPRD Bangka Selatan, Rabu (15/10), dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Basel, Erwin Asmadi, didampingi Wakil Ketua H. Komarudin dan Rusi Sartono, serta dihadiri para anggota DPRD, unsur Forkopimda, dan jajaran Kepala OPD di lingkungan Pemkab Bangka Selatan.
Dari pihak eksekutif hadir Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah (Sekda) Basel, Hefi Nuranda, mewakili Bupati. Agenda utama rapat adalah penandatanganan nota kesepakatan yang menjadi dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2026.
Ketua DPRD Basel Erwin Asmadi mengatakan, penandatanganan tersebut menjadi langkah penting sebelum penyampaian RAPBD kepada legislatif.
“Alhamdulillah, nota kesepakatan sudah kita tanda tangani. Tahapan berikutnya adalah penyampaian RAPBD 2026 yang dijadwalkan pada Senin, 20 Oktober mendatang,” katanya.
Ia menegaskan, fokus anggaran tahun depan masih diarahkan pada program prioritas yang telah berjalan, seperti Universal Health Coverage (UHC) dan program lanjutan pembangunan daerah.
“Tidak ada pergeseran arah. Program yang belum tuntas akan kita lanjutkan di 2026. Hanya saja, kondisi anggaran memang cukup berat karena mengalami defisit sekitar Rp35 miliar,” ujarnya.
Sementara itu, Pj Sekda Basel Hepi Nuranda mengatakan, bahwa dokumen KUA-PPAS 2026 telah selesai disepakati bersama DPRD. Ia menyoroti adanya penurunan signifikan pada Transfer Keuangan Daerah (TKD) dari pemerintah pusat.
“Dana transfer dari pusat tahun depan jauh berkurang. Karena itu, Pemkab harus benar-benar mengencangkan ikat pinggang. Semua belanja akan diseleksi dengan ketat agar lebih efisien dan tepat sasaran,” jelasnya.
Ia menambahkan, pemerintah daerah juga akan memperkuat Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai upaya menghadapi keterbatasan fiskal.
“Kita dorong Satgas PAD agar lebih agresif. Mau tidak mau, kita harus belajar mandiri dan berinovasi supaya pembangunan tetap berjalan meskipun ruang fiskal terbatas,” pumgkasnya. (Ang)
