WARTABANGKA.ID, AIR GEGAS – Salah satu pimpinan DPRD Kabupaten Bangka Selatan (Basel) Rusi bersama anggota DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) Rina Tarol turun langsung meninjau lokasi yang diduga terjadinya aktivitas perambahan liar di hutan oleh perusahaan tanpa izin di kawasan hulu Sungai Kemis, Desa Pergam, Rabu (8/10).
Dalam peninjauan tersebut, turut hadir tim dari DLHK Provinsi Babel, Kepala Dinas PUPR Basel, perwakilan DPMPTSP Basel, DLH Basel.dan ratusan petani Desa Pergam.
Dari hasil tinjauan di lapangan, Rusi mengakui menemukan adanya kerusakan serius pada hulu Sungai Kemis yang menjadi sumber air baku dan daerah resapan untuk pengairan sawah petani di Desa Pergam maupun Desa Serdang.
Ia menilai, aktivitas yang menggunakan alat berat di kawasan tersebut telah menimbulkan kerusakan parah dan berpotensi mengganggu bahkan mengancam program ketahanan pangan nasional, khususnya di wilayah Bangka Selatan.
“Kami turun langsung ke lokasi dan melihat sendiri kerusakannya. Situasinya luar biasa, sampai merinding dan sulit di percaya. Ribuan hektar lahan luluh lantak oleh perusahaan yang tidak memiliki izin di Kabupaten Bangka Selatan,” kata Rusi dari Fraksi Partai Gerindra.
Ia mengungkapkan, kondisi di lapangan sangat berbeda dengan penjelasan pihak Pemkab saat rapat dengar pendapat (RDP) sebelumnya. Bahkan, dia menilai lemahnya pengawasan dari pemerintah daerah menjadi penyebab utama persoalan ini terus berlanjut.
“Kenyataannya, lahan itu sudah digarap dan porak-poranda. Aliran sungai serta daerah resapan air pun sudah rusak. Kami dari DPRD Basel melihat pengawasan Pemkab Bangka Selatan sangat lemah. Sudah berkali-kali dilakukan RDP dan kami pun telah memberikan rekomendasi agar aktivitas itu dihentikan. Hari ini kami kembali menegaskan rekomendasi tersebut kepada Pemkab untuk segera mengambil tindakan dihentikan,” tegasnya.
Ia menambahkan, pihaknya telah mengumpulkan bukti dokumentasi berupa foto dan video dari lapangan untuk disampaikan ke Fraksi Gerindra di tingkat provinsi hingga pusat.
“Kami akan teruskan laporan ini ke DPR RI, bahkan kami berharap bisa sampai ke telinga Pak Presiden. Ini menyangkut program ketahanan pangan nasional yang sedang beliau dorong,” katanya.
Ia juga mengimbau masyarakat agar tetap menjaga kondusifitas sambil menunggu langkah penyelesaian dari pemerintah.
“Kami dari Fraksi Gerindra menolak keras pihak-pihak yang mengacaukan program ketahanan pangan. Kami akan membawa persoalan ini ke Presiden dan terus mendukung perjuangan masyarakat mempertahankan lahan pertaniannya,” ujarnya.
Sementara itu, anggota DPRD Provinsi Babel Dapil Basel Rina Tarol secara tegas meminta agar Pemkab Bangka Selatan segera menindaklanjuti temuan yang nyata dampak kerusakan lahan yang menjadi daerah resapan air di lapangan.
“Meski kewenangan penuh masih di kabupaten, dan Kami Provinsi akan terus mendorong semuanya. Kami akan sampaikan hal ini ke Pak Gubernur dan memanggil seluruh pihak terkait agar masalah ini diselesaikan bersama. Jangan sampai masyarakat kehilangan kepercayaan, baik kepada pemerintah maupun kepada dewan,” pungkasnya.
