WARTABANGKA.ID – Anggota DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Maryam melaksanakan Reses Masa Sidang III Tahun Sidang I di SMA Negeri 2 Mendo Barat, Jumat (19/9/2025).
Dalam kesempatan itu, Maryam menyerap berbagai aspirasi masyarakat dan pihak sekolah, mulai dari kebutuhan pendidikan hingga infrastruktur nelayan di Desa Kota Kapur.
Maryam menyampaikan bahwa aspirasi yang diterimanya mencakup kebutuhan jangka pendek, menengah, hingga panjang.
Untuk jangka pendek, pihak sekolah mengusulkan sarana dan prasarana mendesak, seperti toilet putra dan putri, ruang UKS, ruang BK, hingga ruang OSIS. Selain itu, sekolah juga membutuhkan gedung pertemuan untuk menunjang kegiatan siswa.
“Kalau kebutuhan sehari-hari, toilet itu prioritas. Termasuk rehab ruang belajar, pagar sekolah, serta lahan parkir yang lebih tertata agar motor anak-anak tidak jauh dari pengawasan,” ujar Maryam.
Sedangkan untuk jangka menengah, Maryam menyoroti kebutuhan ruang kelas baru di SMAN 2 Mendo Barat, mengingat jumlah siswa terus meningkat setiap tahun. Adapun untuk jangka panjang, ia menilai perlu adanya rumah dinas guru.
“Banyak guru yang bertugas di SMAN 2 Mendo Barat ini berasal dari Pangkalpinang, Sungailiat, hingga Jebus. Sebagian harus bolak-balik, ada juga yang ngontrak, sehingga menambah beban mereka. Usulan rumah dinas guru ini sangat penting agar guru lebih nyaman dalam menjalankan tugasnya,” jelasnya.
Selain persoalan pendidikan, Maryam juga meninjau tambatan perahu nelayan di Desa Kota Kapur yang sudah roboh akibat abrasi dan tidak berfungsi selama delapan tahun. Warga setempat bahkan terpaksa membangun jembatan darurat dari papan yang diikat tali.
“Kalau dibiarkan lebih lama, ini justru berbahaya bagi nelayan karena tambatan itu urat nadi aktivitas mereka. Reses ini pakai uang rakyat, maka aspirasi rakyat harus kita serap dan ditindaklanjuti. Tidak selalu harus berupa bangunan, bisa juga berupa regulasi atau kebijakan, tapi yang jelas harus ada hasilnya,” tegas Maryam.
Ia menambahkan, seluruh aspirasi yang masuk akan dipetakan sesuai skala prioritas dengan mempertimbangkan kondisi keuangan daerah.
