WARTABANGKA.ID – Pelaksanaan Program Strategis Nasional (PSN) berupa Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Sekolah Rakyat di Kota Pangkalpinang saat ini masih dalam tahap koordinasi dan pemantauan. Hal ini disampaikan langsung oleh Penjabat (Pj) Walikota Pangkalpinang, M. Unu Ibnudin, usai diskusi dan pemantauan pelaksanaan PSN yang digelar di Smart Room Center lantai 2 Kantor Walikota, Kamis (18/9).
Dalam kesempatan tersebut, Pj Walikota menjelaskan bahwa kegiatan hari ini bukanlah pelaksanaan program secara langsung, melainkan tahap awal koordinasi bersama Komnas HAM untuk menginventarisasi dan mengidentifikasi sejauh mana program-program pemerintah pusat, termasuk perintah presiden, telah berjalan dan berpihak kepada masyarakat.
“Kami belum menjalankan langsung program makan bergizi gratis dan sekolah rakyat, ini baru tahap identifikasi dan evaluasi. Setelah didiskusikan bersama, kita akan lihat sejauh mana kemajuan yang sudah dicapai,” jelasnya.
M. Unu Ibnudin menegaskan bahwa pihaknya berperan sebagai pengawas bersama pemerintah pusat untuk memastikan hak-hak masyarakat dapat segera terealisasi. Ia juga mengajak semua pihak untuk aktif menyampaikan masukan agar percepatan program bisa dilakukan, termasuk penambahan anggaran pada rancangan Perda dan usulan anggaran 2026.
“Tugas kami mengawal supaya program ini cepat terealisasi dan hak masyarakat terpenuhi. Kami membuka ruang bagi siapa pun yang ingin berkontribusi atau mempercepat pelaksanaan,” tambahnya.
Terkait Sekolah Rakyat, Pj Walikota mengungkapkan bahwa program ini masih dalam tahap persiapan lahan dan proses pengajuan ke kementerian terkait. “Ini proses panjang, mulai dari penyiapan lahan sampai perencanaan pembangunan oleh PU, jadi belum bisa langsung dilaksanakan,” ujarnya.
Sebagai informasi, program MBG di Pangkalpinang saat ini sudah mulai berjalan dengan keberadaan 8 dapur umum yang sedang dalam proses pembangunan dan distribusi. Keberadaan dapur ini diharapkan dapat mempercepat pelaksanaan makan bergizi gratis bagi masyarakat.
Diskusi yang melibatkan Komnas HAM ini menjadi langkah awal yang penting dalam memastikan pelaksanaan Program Strategis Nasional dapat berjalan efektif dan tepat sasaran di Kota Pangkalpinang.
