‎DPRD Bangka Tengah Gelar Rapat Paripurna Penyampaian KUA dan PPAS APBD 2026

WARTABANGKA.ID, KOBA – DPRD Kabupaten Bangka Tengah menggelar rapat paripurna penyampaian rancangan kebijakan umum APBD (KUA) serta rancangan prioritas dan plafon anggaran sementara (PPAS) APBD Kabupaten Bangka Tengah tahun anggaran 2026 di Ruang Rapat Paripurna Bateng, pada Senin (21/7).
‎
‎Wakil Bupati Bangka Tengah, Efrianda menyampaikan tema pembangunan Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2026 yakni “Peningkatan Nilai Tambah Komoditas atau Potensi Unggulan dan Kesejahteraan Sosial”.
‎
‎“Tema ini dipilih sebagai sinkronisasi dan sinergitas Pemkab dengan Pemprov dan Pemerintah Pusat, yang mana kita sudah menetapkan 3 prioritas pembangunan daerah,” ucap Efrianda.
‎
‎Tiga prioritas daerah tersebut di antaranya, yakni peningkatan ekonomi kerakyatan, mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, mewujudkan kesejahteraan sosial yang merata dan berkeadilan, mewujudkan pelayanan publik yang inovatif dan berkualitas.
‎
‎“Selain itu, kita menargetkan laju pertumbuhan ekonomi 3,71 hingga 3,84 persen dan indeks pembangunan manusia 73,69,” ungkapnya.
‎
‎Selain itu, Efrianda juga menyampaikan ringkasan proyeksi pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah dalam Nota Rancangan KUA dan PPAS tahun 2026.
‎
‎“Estimasi pendapatan daerah Rp819,9 miliar atau berkurang 13,6 persen dari tahun 2025, belanja daerah diproyeksikan sebasar Rp911,1 miliar atau berkurang 7,97 persen dari tahun 2025, pembiayaan daerah ditargetkan Rp0 (nihil),” tuturnya.
‎
‎Lebih lanjut, berdasarkan uraian pendapatan dan belanja daerah, maka terdapat defisit Rp91,2 milyar.
‎
‎“Defisit ini akan kits tutup dengan menambah sumber pendapatan, menambah sumber pembiayaan dan melakukan rasionalisasi kerja,” sambungnya.
‎
‎Sementara itu, Ketua DPRD Bangka Tengah, Batianus mengatakan defisit Rp91,2 miliar, sedikit melampaui batas.
‎
‎“RKUA-PPAS yang telah disampaikan memang proyeksi belanja melebihi pendapatan, sehingga terjadi defisit, kalau kita lihat hampir 10 persen, ini tinggi,” terangnya.
‎
‎“Kami akan mengambil langkah, minta komisi untuk menyisir ini semua, sehingga kita bisa menekan angka defisit ini hingga 3 sampai 6 persen,” tutupnya. (**)