WARTABANGKA.ID, TOBOALI – Menyikapi polemik dugaan potongan dana bantuan program Optimalisasi Pengelolaan Lahan (Oplah) tahun 2025, DPRD Kabupaten Bangka Selatan (Basel) menggelar pertemuan bersama Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) dan Kelompok Tani (Poktan) di Desa Rias, Kecamatan Toboali guna menindaklanjuti permasalahan tersebut, Selasa (1/7).
Pertemuan yang berlangsung di Balai Kantor Desa Rias tersebut dipimpin langsung oleh Ketua Komisi II dan Komisi III DPRD Basel. Turut hadir Ketua Gapoktan Sepakat Jaya Ariyanto, Ketua UPKK Desa Rias Sukarya, sejumlah perwakilan ketua Poktan, Kepala Desa Rias, Ketua BPD, serta Kepala Dinas Pertanian Basel Risvandika beserta jajaran.
Anggota DPRD Basel, Dian Sarsanawati menjelaskan terkait isu adanya dugaan potongan dana Oplah sebesar Rp25 ribu per petak sawah, telah diklarifikasi langsung oleh pihak terkait. Hasilnya, disebutkan bahwa dana tersebut bukanlah potongan melainkan iuran sukarela dari para petani sebagaimana disampaikan oleh Gapoktan dan Poktan ini.
“Jadi sebenarnya ini hanya masalah miskomunikasi karena pencairan itu kan memerlukan dana juga seperti materai yang harus dibubuhin tanda tangan mungkin itulah untuk biaya operasional seperti itu yang ditanggung oleh petani yang menerima dana itu sendiri. Jadi ya bukan biaya apa-apa ya sebenarnya itu tidak ada biaya pemotongan sama sekali itu hanya untuk petani itu sendiri untuk biaya operasional lah untuk pengerjaan spj istilahnya untuk pertanggungjawaban bahwa mereka benar-benar menerima uang 225.000 itu per petak,” kata Dian.
Dian menambahkan, bantuan Oplah yang bersumber dari APBN memang wajib dipertanggungjawabkan secara administratif. Namun, biaya administrasi tersebut ditanggung oleh petani penerima manfaat karena tidak dianggarkan secara khusus dalam program bantuan.
Menurutnya, akar persoalan muncul karena kurangnya sosialisasi yang menyeluruh kepada para petani. DPRD pun mendorong agar ke depan dilakukan sosialisasi yang lebih masif dengan pendekatan bahasa yang mudah dipahami.
“Sosialisasi sebenarnya sudah dilakukan, tapi kemungkinan tidak semua petani hadir karena alasan tertentu seperti sakit atau ada kepentingan keluarga. Ini yang harus dievaluasi,” katanya.
Sementara itu, Ketua Gapoktan Sepakat Jaya Ariyanto saat ditanya Anggota DPRD Basel Dian terkait dugaan pemotongan oplah apakah sudah disosialisasikan sebelumnya mengatakan “Sudah kami sosialisasikan Bu,” jawabnya dalam pertemuan itu.
Sedangkan, Ketua UPKK Sukarya menjelaskan, kekurangan bantuan Oplah petani sebesar Rp25 ribu tersebut bukanlah potongan melainkan untuk dibagi rata kepada petani lainnya guna menutupi kekurangan luasan sawah akibat terpotong sistem poligon.
“Karena sistem poligon, ada sebagian luasan sawah yang tidak terbaca. Untuk menyiasatinya, dana yang diterima dibagi rata agar semua petani tetap kebagian. Jadi yang seharusnya menerima Rp900 ribu per hektar atau Rp225 ribu per petak, menjadi Rp800 ribu per hektar atau Rp200 ribu per petak,” pungkasnya. (Ang)
