Cegah KKN di Proyek Strategis, DinsosPMD Bangka Tengah Teken Perjanjian Kerja Sama dengan Kejari 

WARTABANGKA.ID, KOBA – Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah melalui Inspektorat Daerah menggelar kegiatan pendampingan proyek strategis dan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Dinsos-PMD dengan Kejaksaan Negeri (Kejari) Bangka Tengah di Ruang Rapat Besar Gedung Sekretariat Pemkab Bangka Tengah, Kamis (24/4).
‎
‎Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan proyek Pemkab Bangka Tengah dapat bermanfaat secara optimal bagi kepentingan masyarakat dan berjalan sesuai regulasi serta menghindari potensi masalah hukum.
‎
‎Bupati Bangka Tengah, Algafry Rahman mengatakan pendampingan proyek strategis merupakan bantuan dan dukungan yang diberikan untuk memastikan proyek berjalan sesuai dengan rencana, efektif, dan bermanfaat, baik itu dalam bentuk pendampingan hukum, teknis dan administratif.
‎
‎“Pendampingan proyek strategis ini merupakan bentuk kerja sama Pemkab Bateng dengan Kejaksaan Negeri Bateng untuk mewujudkan Pemerintah Bangka Tengah bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme serta penyelamatan keuangan atau aset,” ucap Algafry.
‎
‎Bupati Algafry juga mengajak seluruh elemen di Kabupaten Bangka Tengah untuk secara nyata bersatu membangun budaya anti korupsi dalam menjalankan pemerintahan guna membangun peradaban dan akhlak baru yang bersih dari segala bentuk korupsi.
‎
‎“Saya berharap kita semua mendukung program pendampingan proyek strategis di Kabupaten Bangka Tengah guna mewujudkan pemerintahan yang bersih, maju dan bermanfaat bagi masyarakat,” ujarnya.
‎
‎Ia menegaskan bahwa strategi pendampingan proyek merupakan kunci untuk memastikan keberhasilan suatu proyek atau kegiatan pemerintah yang bebas dari korupsi dan bermanfaat bagi masyarakat.
‎
‎“Terima kasih juga kami ucapkan kepada Kejari Bateng atas kerja sama yang luar biasa guna mewujudkan Bangka Tengah yang berintegritas,” tuturnya.
‎
‎Sementara itu, Kepala Kejaksaan Negeri Bangka Tengah, M. Husaini menyampaikan bahwa tujuan strategi pendampingan proyek ini adalah untuk memastikan terlaksananya hukum suatu kegiatan.
‎
‎Kemudian, menjamin efektivitas dan efisiensi, meminimalisir risiko yang dapat mengganggu pelaksanaan kegiatan, meningkatkan kualitas kegiatan, serta menjaga dan meningkatkan kepercayaan masyarakat.
‎
‎“Kita semua ingin melalui pendampingan ini, kita bisa menunjukkan komitmen pemerintah dalam melaksanakan proyek secara transparan dan bertanggung jawab,” ungkapnya.
‎
‎Ia juga berharap dalam pelaksanaan pendampingan, seluruh Perangkat Daerah dapat berkomunikasi dan berkoordinasi dengan baik kepada pihak Kejari, agar semua proses pelaporan pendampingan dapat berjalan dengan baik dan lancar.
‎
‎Dalam kegiatan ini dilakukan juga Penandatanganan Kerja Sama antara Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dinsos-PMD) Bangka Tengah dengan Kejaksaan Negeri tentang ‘Penanganan Masalah Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara’.
‎
‎Kegiatan diakhiri dengan penyampaian surat Persetujuan Pengawalan dan Pengamanan PPS Tahun 2025 dari Kajari Bangka Tengah kepada Wakil Bupati Bangka Tengah, Efrianda.
‎
‎Diserahkan juga Persetujuan Pengawalan dan Pengamanan PPS Tahun 2025 kepada 7 OPD di Pemkab Bangka Tengah yaitu, Dinperkimhub, RSUD Drs. H. Abu Hanifah, Dinas Kesehatan, DPKP, DPPKB3A, DKP, serta Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, dan Pertanahan Bangka Tengah. (**)