WARTABANGKA.ID, MENTOK – Ketua DPRD Kabupaten Bangka Barat (Babar), Badri Syamsu menyayangkan sikap PT Bangun Rimba Sejahtera yang terkesan mangkir saat diundang untuk hadir dalam rapat dengar pendapat (RDP) di kantor DPRD.
Padahal rapat yang digelar pada Selasa (11/3) ini berkaitan dengan perizinan Hutan Tanaman Industri (HTI) di Desa Belo Laut.
“Datang ke kami menyampaikan berkaitan dengan surat dari BPD Desa Belo Laut bahwa masyarakat ingin agar PT BRS ini seharusnya mereka hadir kita undang tapi mereka tidak hadir ya. Kita berharap agar masalah ini cepat selesai untuk menyelesaikan berkaitan masalah izin HTI yang diberikan hak kelola oleh pemerintah ke PT BRS ini,” kata Badri.
Menurut Badri, permasalahan ini harus ada jalan penyelesaiannya. Yang mana diketahui bersama, di Desa Belo Laut khususnya Dusun I dan II, lahan yang dibutuhkan untuk digarap masyarakat tersebut sudah sangat sedikit. Namun di sisi lain, PT BRS juga punya hak dalam hal pengelolaan.
“Hutan di wilayah masyarakat Desa Belo Laut itu khususnya dusun I dan II ini kan sudah sedikit, sedangkan mereka memang perlu untuk beraktivitas di hutan tersebut mereka bisa untuk bercocok tanam,” ujarnya.
“Tadi kita tidak tahu kenapa PT BRS tidak hadir tapi Insyaallah nanti akan kita jadwalkan kembali untuk rapat dengan DPRD nanti berkaitan dengan hal itu,” sambungnya.
Untuk itu, Badri berharap kedepannya PT BRS bisa hadir untuk mengikuti rapat di DPRD Babar.
“Ya intinya kita menyayangkan. Kita berharap kedepannya PT BRS ini kalau kita undang rapat hadir lah mereka karena mereka juga kan perlu untuk sosialisasi kepada kita dan juga kepada masyarakat karena apa? Kegiatan mereka di Kabupaten Bangka Barat dalam hal pengelolaan hutan tersebut,” tutup Badri. (**)
