WARTABANGKA.ID, SUNGAILIAT – Ketua Fraksi Partai Golongan Karya (Golkar) DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) Heryawandi menyatakan, sepakat agar pemilihan kepala daerah (Pilkada) yang telah berjalan selama 25 tahun untuk dilakukan evaluasi.
Hal itu disampaikan Heryawandi, saat menjadi salah satu pembicara dalam Forum Group Discussion (FGD) yang diusung Institut Pahlawan 12 dengan tajuk “Evaluasi Kritis 25 Tahun Pilkada di Indonesia, Dipilih Langsung atau Melalui DPRD?”, di Graha Phala, Selasa (18/2).
Dalam kesempatan itu, Heryawandi mengaku senang bisa diundang dan hadir untuk berbagi keilmuan dalam FGD tersebut.
Ia menjelaskan, perjalanan demokrasi Indonesia telah ia lalui sejak menjabat sebagai penyelenggara pemilu pada Tahun 2005 hingga dua periode saat ini sebagai legislator.
Dan secara kepartaian, menurut Heryawandi, bahwa hal ini juga sempat dibahas secara internal di Partai Golkar pada momen HUT dan Rapimnas Golkar.
“Evaluasi di tengah perjalanan demokrasi tentu terus dilakukan, namun belum ada hasilnya sampai hari ini,” ungkap Heryawandi.
Ia menuturkan, diskusi tersebut pernah ingin dilaksanakan secara tertutup atau dipilih langsung oleh DPRD namun ditentang oleh kekuatan sosial kemasyarakatan.
Di sisi lain, pemilihan langsung juga dinilai banyak persoalan di dalamnya, terkhusus membengkaknya anggaran Pilkada.
“Dulu di saat saya menjabat penyelenggara pemilu, biayanya sangat irit. Tak lebih dari 3 miliar, itu pun banyak sisanya. Jadi dulu itu kita memang dalam pengabdian saja. Beda dengan situasi saat ini, tantangannya jelas sangat luar biasa,” tuturnya.
Mengenai evaluasi pilkada, Ketua Komisi IV DPRD Babel itu juga mengaku sangat setuju dilaksanakan sebagai upaya penyempurnaan jalannya demokrasi Indonesia.
“Karena memang masih banyak kekurangannya. Mari kita kembali evaluasi, apa yang mesti kita lakukan untuk penyempurnaan. Sepakat dievaluasi dan apa nanti hasilnya perlu kita diskusikan,” tukasnya.
Sebelumnya, Rektor Institut Pahlawan 12 Sungailiat Darol Arkum menilai, pentingnya perihal yang dibahas sebagai pembelajaran politik bagi mahasiswa sebagai generasi penerus.
Beragam dinamika telah dilalui selama berlangsungnya Pilkada langsung sejak 2005 silam, termasuk beragam persoalan dan evaluasi di dalamnya.
“Kita melihat substansi tujuan demokrasi ini adalah pencapaian kesejahteraan, menghasilkan kemandirian otonomi daerah, kebijakan fiskal yang cukup mapan hingga meningkatnya partisipasi politik masyarakat. Tapi jika kita melihat lebih dalam, proses perjalanan demokrasi Indonesia ini, ada berbagai hal yang mungkin nanti ada diskusi-diskusi kritis di FGD ini,” ungkapnya.
Selain Heryawandi, FGD tersebut juga menghadirkan Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia (SDM) KPU Babel, Wakil Ketua Bidang Politik DPD PDI Perjuangan Babel, anggota DPRD Bangka Margianto serta akademisi Institut Pahlawan 12 Yan Megawandi. (*/)
