WARTABANGKA.ID, PANGKALPINANG – Anggota DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel), Rina Tarol menyambut baik langkah pemerintah guna memastikan distribusi LPG bersubsidi tepat sasaran dan harganya terjangkau.
Kendati pemerintah akan menaikkan 375 ribu pengecer menjadi sub pangkalan, namun Rina juga menegaskan agar sistem maupun tata kelola distribusi penyaluran LPG 3 kilogram di daerah bisa dibenahi.
“Jadi kebijakan itu sebenarnya baik untuk menata peredaran gas LPG yang subsidi. Karena sebagaimana kita ketahui, seperti di Tanjunglabu (Kecamatan Lepar Pongok Kabupaten Bangka Selatan-red), harga satu tabung gas LPG 3 kilo itu 30, 40 sampai dengan 50.000. Dengan adanya langsung ke pangkalan harganya, kan bisa ditekan. Kalau mereka (pangkalan) nakal, kita bisa langsung cabut izinnya,” ujar Rina, Selasa (4/2).
Namun kata Rina, jika penyaluran hanya dilakukan di pangkalan, akan banyak masyarakat yang sangat membutuhkan gas LPG akan mengantre.
“Kita berharap para pengecer-pengecer potensial ini kita jadikan pangkalan, bukan kebijakannya yang salah tapi sistem ke bawahnya harus kita perbaiki dan yang kita sempurnakan. Sehingga gas LPG yang untuk subsidi tepat sasaran. Jika nanti ada administrasi dari pengecer menjadi pangkalan, pemerintah daerah harus berperan dan menyiapkan instrumen itu. Yaitu mempermudah proses administrasinya, sehingga ini menjadi baik dan teratur,” jelasnya.
“Memang sudah waktunya semua diatur karena ini barang subsidi, jadi tidak ada lagi yang bisa bermain main. Karena sebagaimana kita ketahui, banyaknya gas-gas itu yang dioplos dan ini masih berlaku sampai detik ini. Kita juga berharap APH (aparat penegak hukum) untuk menegakkan hukum itu bukan yang kecilnya, justru ke bos-bos besarnya gitu. Sekali lagi, kita mau gas LPG 3 kilogram ini bisa disalurkan dengan baik dan benar-benar tepat sasaran,” harapnya.
Sementara itu, dilansir dari kanal resmi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Menteri Bahlil akan menaikkan 375 ribu pengecer jadi sub pangkalan LPG 3 kilogram.
Pemerintah pun bergerak cepat merespons dinamika di masyarakat akibat perubahan tata kelola penjualan gas subsidi Liquified Petroleum Gas (LPG) 3 kilogram.
Menindaklanjuti instruksi Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, Senin (3/2) malam, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengumumkan, bahwa seluruh pengecer LPG 3 kilogram di Indonesia sekitar 375 ribu akan dinaikkan statusnya menjadi subpangkalan.
Langkah ini bertujuan untuk memastikan distribusi LPG bersubsidi tepat sasaran dan harga tetap terjangkau.
“Atas perintah Bapak Presiden, saya baru saja ditelepon pagi ini. Beliau menegaskan bahwa LPG 3 Kg dan subsidinya harus tepat sasaran serta harganya tetap terjangkau. Maka, mulai hari ini, seluruh pengecer di Indonesia kembali aktif,” ujar Menteri Bahlil saat meninjau beberapa pangkalan LPG 3 Kg di Jakarta dan sekitarnya, Selasa (4/2).
Menteri Bahlil menegaskan bahwa dengan perubahan status pengecer menjadi sub pangkalan, distribusi LPG 3 kilogram akan lebih terkendali.
Hal ini dilakukan untuk mencegah lonjakan harga serta potensi penyalahgunaan subsidi.
“Dalam menerjemahkan kebijakan Bapak Presiden, kami menaikkan status pengecer menjadi sub pangkalan. Ini bertujuan agar distribusi dapat dikontrol dengan sistem informasi dan teknologi, sehingga harga tetap terjangkau dan tidak ada penyalahgunaan,” tegasnya.
Bahlil juga menjelaskan, mekanisme penyaluran LPG 3 kilogram, yang dimulai dari PT Pertamina (Persero) hingga ke pengecer.
Namun, selama ini, pemantauan distribusi hanya dapat dilakukan di tingkat pangkalan, baik dari sisi harga maupun jumlah pasokan.
Bahlil menyadari bahwa pemerintah perlu memitigasi dampak dari perubahan sistem ini dengan lebih baik ke depan.
“Saya minta maaf jika ada antrean panjang atau kendala lainnya. Pemerintah harus objektif. Jika kami masih kurang maksimal dalam memastikan kesejahteraan masyarakat, saya dengan rendah hati meminta maaf,” ujarnya.
Untuk memastikan kebijakan ini berjalan dengan baik, Menteri Bahlil bersama jajaran Kementerian ESDM dan PT Pertamina (Persero) turun langsung ke lapangan guna memantau distribusi LPG 3 kilogram.
“Hari ini, saya bersama Dirut Pertamina, Pangdam, dan tim dari USPM mengecek langsung proses distribusi LPG 3 kilogram bersubsidi. Kami ingin memastikan masyarakat mendapatkan LPG dengan harga yang sesuai dan distribusi berjalan lancar,” pungkasnya. (*/ryu)
