WARTABANGKA.ID, MENTOK – Sebanyak 257 pegawai honorer di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Barat dirumahkan untuk sementara waktu. Pegawai honorer dengan masa kerja kurang dari dua tahun ini sudah tak lagi bekerja sejak 1 Januari 2025.
Sekretaris Daerah Bangka Barat Muhammad Soleh mengatakan, pihaknya masih mengupayakan serta berharap ada aturan dari Kemenpan RB agar ratusan pegawai honorer yang telah dirumahkan ini dapat segera kembali bekerja.
Maka dari itu, ia bersama Sekda se-Babel akan mendatangi kantor Kemenpan RB pada Selasa (7/1 ) esok.
“Jadi masih menunggu aturan, besok kita bersama Sekda se-Babel ke Kemenpan RB, agar teman-teman ini masuk, terutama yang masa kerja di bawah 2 tahun, ada rekomendasinya. Kita masih menunggu, harapan Pemda tentu mereka bisa ada persetujuan dari pemerintah pusat, apabila disetujui nanti kita sampaikan,” kata Soleh.
Sementara itu, Ketua DPRD Bangka Barat Badri Syamsu mengungkapkan, pihaknya juga masih berusaha supaya pegawai honorer ini bisa kembali bekerja.
Sama halnya dengan Pemda Bangka Barat, pihaknya meminta pemerintah pusat untuk mengeluarkan aturan terkait hal tersebut.
“Berkaitan dengan PHL di bawah 2 tahun yang dirumahkan sementara ini menunggu surat atau aturan dari pusat karena mereka akan di PJLP-kan. Tetapi mekanisme menunggu MenPan RB,” ungkap Badri.
Selain itu, DPRD bersama Pemda akan berkoordinasi dengan Menpan RB. Hal ini dilakukan agar Kemenpan RB mengeluarkan aturan yang mana pegawai honor dengan masa kerja dibawah dua tahun dialihkan ke PJLP.
“Jumlah mereka ini kurang lebih sekitar 200-an orang, kita berharap ada petunjung Menpan, agar mereka masuk di PJLP. Sehingga bisa bekerja kembali, karena tenaga administrasi dan dasar itu harus ada,” sebut Badri.
Badri menambahkan untuk tenaga honorer lainnya telah mengikuti sejumlah seleksi PPPK dan menjadi PPPK penuh waktu dan paruh waktu.
“Kalau seleksi P3k sudah, yang lulus P3K mereka tetap bekerja, yang tidak lulus akan masuk ke P3K paruh waktu, dimasukkan P3K paruh waktu dan sudah masuk data base. Kita berharap di bawah dua tahun ini, masih menunggu teknis dari MenPan RB,” tambahnya. ( IBB/* )
