WARTABANGKA.ID, PANGKALPINANG – Pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) Pangkalpinang Tahun 2024 yang digelar 27 November lalu, diikuti satu pasangan calon tunggal (paslon) tunggal, yakni Maulan Aklil-Masagus Hakim (Molen-Hakim).
Berdasarkan rapat pleno rekapitulasi KPU Pangkalpinang, dari daftar pemilih tetap (DPT) Pangkalpinang 164.330, hanya 86. 874 (52,87 persen) yang menggunakan hak pilihnya dan yang tidak memilih 77.456 (47,13 persen).
Padahal, dana hibah Pilkada Pangkalpinang 2024 telah digelontorkan sebanyak Rp30,3 miliar. Komisi Pemilihan Umum (KPU) mendapatkan dana hibah sebanyak Rp23,950 miliar dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Rp 6,364 miliar.
Berkaca pada Pilkada Pangkalpinang tahun 2018, dana hibah kepada KPU Pangkalpinang sebesar Rp18 miliar dan sisa yang dikembalikan kepada Pemerintah Kota (Pemkot) Pangkalpinang mencapai Rp 2 miliar.
Adapun DPT Pangkalpinang saat itu berjumlah 129.300 pemilih, pemilih yang berpartisipasi sebanyak 79.033 (61,12 persen) dan tidak memilih atau golput (golongan putih) 50.267 pemilih (38,88 persen).
Ketua KPU Pangkalpinang, Sobarian usai pleno rekapitulasi, di Grand Safran, Rabu (4/12) enggan menyebutkan persentase pemilih partisipatif, dengan alasan pihaknya baru melakukan rekapitulasi penghitungan suara.
“Belum kita rekap, karena nanti ada rumusan langsung dan nanti akan diumumkan berbarengan dengan hasil calon terpilih. Itu ya,” singkatnya.
Sementara itu, Ketua Bawaslu Pangkalpinang Imam Ghozali mengakui, untuk Pilkada Kota Pangkalpinang terjadi penurunan dan situasi tersebut juga terjadi di hampir kabupaten/kota di Indonesia.
“Padahal harapannya sama dengan KPU, harus lebih tinggi. Hal tersebut akan menjadi evaluasi bagi Bawaslu kedepannya untuk mengingatkan KPU serta evaluasi terkait partisipasi masyarakat pada Pilkada 2024, akan menjadi pengingat bersama para penyelenggara pemilu,” ungkapnya.
Imam mengklaim pihaknya telah maksimal melakukan sosialisasi, baik di media sosial maupun media massa serta menyebarkan spanduk-spanduk di kecamatan maupun di kelurahan se-Kota Pangkalpinang.
“Hal ini kami upayakan untuk menyampaikan informasi kepada publik, perihal pemilihan calon gubernur dan calon wakil gubernur serta pemilihan calon walikota dan calon wakil walikota, untuk datang ke TPS untuk menggunakan hak pilihnya,” tuturnya.
Menanggapi hal itu, Dosen Ilmu Politik Universitas Bangka Belitung (UBB), Ariandi Zulkarnain saat dikonfirmasi menyampaikan, sejak awal penyelenggara pemilu baik itu KPU dan Bawaslu dapat menargetkan partisipasi pemilih yang ingin dicapai.
“Saya kira dengan ukuran yang sudah diukur, target itu bisa dicapai atau tidak. Namun pada kenyataannya yang kita ketahui memang partisipasi kita ini terbilang cukup rendah. Kalau kita bicara legitimasi hasil Pemilu tentu itu sangat berpengaruh, karena mayoritas masyarakat justru tidak ikut berpartisipasi,” ujarnya.
Dilanjutkannya, melihat angka partisipasi tersebut antara kolom kosong, calon tunggal dan angka yang tidak berpartisipasi, justru angka yang tidak berpartisipasi cukup tinggi.
“Artinya kemenangan justru diperoleh mereka yang tidak berpartisipasi. Tentu ini tidak tidak terekam dalam legitimasi ruang demokrasi kita, karena mereka (pemilih-red) tidak memberikan hak suaranya ke dalam TPS. Hanya saja memang ada beberapa variabel yang saya kira penting untuk dilihat, kenapa partisipasi ini kemudian terbilang cukup rendah. Yang pertama memang ini merupakan pemilu perdana kita untuk menyelenggarakan pemilu serentak. Keserentakan pemilu itu tentu dianggap sebagian orang dianggap efisien, tapi justru bagi saya ini menjadi kendala di masyarakat.” jelasnya.
“Ya tidak terhubung secara utuh dengan program-program yang ada, karena terlalu banyak pesan-pesan dan informasi terkait dengan program yang diberikan bagi paslon di setiap levelnya, baik provinsi maupun kota,” imbuhnya lagi.
Ia menambahkan, partisipasi yang cukup rendah juga disebabkan oleh faktor cuaca saat hari pencoblosan.
“Perilaku di masing-masing paslon yang mengalami Pilkada calon tunggal itu angka partisipasinya di Bangka Belitung cukup rendah. Artinya, apatisme masyarakat terhadap calon tunggal juga cukup tinggi, ketidakpedulian masyarakat dalam ruang kontestasi itu efek dari proses politik yang terlalu elit, proses politik yang tidak menjembatani kehendak rakyat melalui partai politik. Alasannya, apa yang diinginkan rakyat kepada partai justru itu tidak muncul dan akhirnya apa yang dikeluarkan partai itu tidak sesuai dengan apa yang menjadi keinginan publik,” ungkapnya.
Pilkada sambungnya, menjadi ruang kontestasi untuk mendapatkan legitimasi, namun hal itu tidak terjadi. Sehingga asumsi masyarakat terhadap ruang Pemilu justru berkurang.
“Ini menjadi persoalan dan saya kira juga adanya konfigurasi yang yang tidak jernih dari partai politik. Saya kira ini imbas dari kegagalan partai politik dalam mereduksi keinginan publik dan terjadi kartelisasi partai. Akhirnya partai kartel, mereka tukar tambah kepentingan di antara mereka saja. Tapi justru kehendak publik tidak tidak dilakukan,” jelasnya.
Hadirnya paslon tunggal di beberapa daerah katanya, partisipasinya menjadi rendah karena tidak ada keunggulan dalam kontestasi seperti pada umumnya.
“Kalau saya perhatikan, tidak begitu banyak Effort (usaha) yang dikeluarkan oleh paslon, sehingga merasa bahwa mudah sekali untuk kemudian memenangkan kontestasi. Tapi yang terjadi justru sebaliknya. Justru dengan angka partisipasi yang rendah, keterpilihan itu justru lebih banyak kepada mereka yang memilih kolom kosong,” terangnya.
Kepada para penyelenggara pemilu, Ariandi menyarankan agar memberikan informasi yang cukup terhadap ruang kontestasi, publik lebih mendapatkan banyak informasi yang utuh tentang ruang Pemilu.
Ia pun mengingatkan, dengan alasan calon tunggal justru terbatas memberikan informasi kepada masyarakat.
“Saya kira itu juga jadi PR untuk penyelenggara dan mudah-mudahan ke depan ini jadi catatan penting bagi demokrasi di Pangkalpinang gitu,” harapnya.
Menghadapi Pilkada yang bakal digelar September 2025 mendatang Ariandi menjelaskan, penyelenggara pemilu dapat melakukan evaluasi mendasar, terlebih mengenai partisipasi pemilih.
“Saya kira ini juga penting bagi kita memahami aturan teknis dan regulasi Pemilu. Para penyelenggara saya kira terbatas dalam ruang media-media yang sifatnya interaksi simbolik. Seperti melalui baliho, lalu kemudian melalui media sosial dan agenda juga terbatas pada kegiatan-kegiatan yang sifatnya event, itu kecenderungannya. Seperti menggunakan fasilitas seperti hotel lalu kemudian mengundang tokoh-tokoh atau artis-artis yang sifatnya seremonial saja dan itu tidak berkala atau tidak berkelanjutan,” ujarnya.
“Saya kira ini penting untuk memahami kondisi perilaku pemilih sendiri di di daerah. Artinya jangan sampai penyelenggara hanya menjalankan demokrasi secara prosedur, tapi secara substansi ada begitu banyak persoalan yang tentu harus diperbaiki. Sehingga ke depan, partisipasi itu bisa meningkat. Saya kira memang sejauh ini kegiatan-kegiatan yang menjangkau elemen masyarakat sebaiknya lebih efisien jika menjangkau di titik-titik dimana mereka berada, dibandingkan harus menghadirkan mereka ke hotel. Jangan sampai demokrasi kita jalankan, tapi kita gagal dan abai terhadap hal-hal substansial. Ya kita berpemilu tapi tidak berdemokrasi. Nah ini jadi PR yang paling besar bagi kita untuk kemudian menyelenggarakan dan menyempurnakan apa yang sudah kita laksanakan,” tutupnya. (*/ryu)
