WARTABANGKA.ID, PANGKALPINANG – Hari ini (21/11) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) berusia 24 tahun. Dengan usia yang terbilang matang, seyogianya peringatan hari jadi harus menjadi evaluasi bagi seluruh elemen masyarakat.
Anggota DPRD Babel, Heryawandi kepada wartabangka.id, Rabu (20/11) menuturkan, pencapaian yang telah dilakukan seluruh elemen masyarakat Babel kian berkembang, kendati demikian di usia ke-24 Tahun, saat ini Provinsi Babel kekurangan uang.
“Keuangan untuk pembangunan jangka menengah, jangka panjang dan ini harus jadi perhatian khusus. Kalau kita bicara program, bicara bagaimana menggunakan duit, tapi hari ini kita dihadapkan pada persoalan provinsi ini membutuhkan anggaran yang cukup besar untuk sebuah provinsi kepulauan. Harus ada gerakan bersama stakeholder (pemangku kepentingan-red) di Bangka Belitung, untuk sama sama meningkatkan kualitas pembangunan. Dan itu tidak bisa dilakukan dengan kondisi keuangan Bangka Belitung saat ini,” tuturnya.
Dilanjutkannya, royalti dari timah sebesar 3 persen, tidak sebanding dengan dampak yang ditimbulkan dan belum maksimal dinikmati oleh masyarakat Babel.
“Harus diwacanakan kembali dan diperjuangkan, bagaimana cara merebut hak-hak rakyat Bangka Belitung. Dunia pertambangan selama ini masih belum maksimal dinikmati oleh masyarakat. Jadi royalti 3 persen itu harus ditingkatkan dan diperjuangkan kembali. Yang kita alami hari ini kan termasuk persoalan lingkungan, persoalan pembangunan jangka panjang. Untuk membangun pondasi ekonomi di luar sektor pertambangan itu membutuhkan anggaran yang luar biasa,” jelasnya.
“Seperti yang tadi saya sampaikan, untuk meningkatkan pendapatan melalui royalti timah itu mesti ada kebersamaan di semua stakeholder. Informasi terakhir yang kita terima, naskah akademik perubahan-perubahan royalti itu sudah di Kementerian Keuangan. Tapi ini harus kita gaungkan dan perjuangkan bersama-sama,” imbuhnya.
Ketua Fraksi Partai Golongan Karya (Golkar) itu juga mempertanyakan kebijakan pemerintah pusat agar Babel mendapatkan royalti lebih dari 3 persen.
Ia pun mengharapkan, elemen masyarakat, DPRD, DPR RI dan DPD RI daerah pemilihan Bangka Belitung bersatu memperjuangkan kenaikan royalti timah.
“Kita juga berharap banyaklah dengan teman-teman yang saat ini berada di pusat, karena memang ini kebijakan pemerintah pusat, bukan kebijakan pemerintah daerah. Saya juga meyakini potensi beliau (Bambang Patijaya-red) agar bisa merangkul kawan-kawan yang ada di pusat dan bersama-sama bisa memperjuangkan hak masyarakat Bangka Belitung, apalagi beliau menjadi ketua komisi dibidang itu,” ujarnya.
“Saya menginginkan ada perubahan tentang ini karena memang inilah salah satu sumber keuangan yang paling memungkinkan bagi daerah ini. Hari ini APBD kita hanya 2,5 triliun untuk membangun provinsi kepulauan. Kalau bicara capaian, kita akui pembangunan kita mengalami kemajuan, tapi kemajuan itu kan tidak harus berhenti di sini karena ada perencanaan jangka panjang Bangka Belitung dalam membangun. Yaitu membangun pondasi ekonomi yang memang kuat di masa depan. Yang orientasinya lepas dari ketergantungan dengan timah. Artinya, duit yang hari ini diterima betul-betul untuk bisa membangun Bangka Belitung dan di kemudian hari, provinsi ini bisa lepas dari ketergantungan timah,” tutupnya. (*/)
