WARTABANGKA.ID, PANGKALPINANG – DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) meminta pemerintah provinsi segera mendefinitifkan pejabat eselon II, III dan IV yang saat ini masih menjabat sebagai pelaksana teknis (Plt ) di setiap organisasi perangkat daerah (OPD).
“Tolong Pak Pj Gubernur dan Pj Sekda segera mengisi jabatan eselon II, III dan IV dengan pejabat definitif, sebelum anggaran 2025 di sahkan, Kita tidak bicara masa lalu, kita sepakat bahwa DPRD meminta Pak Pj Sekda dan Pj Gubernur segera mendefintifkan mereka pejabat yang selama ini masih di Plh atau Plt di 9 OPD,” kata Ketua Sementara DPRD Babel Didit Srigusjaya kepada sejumlah wartawan usai menggelar RDP bersama Pemprov Babel di ruang banmus, Senin (21/10).
Didit menjelaskan di Pemerintah Provinsi Babel terdapat 9 OPD yang jabatan eselon II nya diisi oleh pelaksana tugas (Plt) dan ada 48 jabatan eselon III dan IV juga diisi oleh Plt atau pelaksana harian (Plh).
“Ada informasi 9 eselon II yang masih status Plh atau Plt dan ada 48 eselon IV dann III yang tidak definitif, saya minta sebelum anggaran 2025 disahkan semua harus definitif, mengapa karena pertanggungjawabannya jadi jelas,”ujarnya.
Lebih lanjut Didit menuturkan kalau pengesahan anggaran di serahkan kepada Plt kewenangannya kurang kuat, sehingga pihaknya meminta pihak eksekutif segera mengurus hal ini.
“Bayangkan kalau itu diserahkan kepada Plt, sudah ada bukti wewenang ya kurang kuat,Jadi gimana pertanggungjawaban penggunaan uangnya kan bahaya, Ini kita mohon hal – hal yang sudah terjadi selama 2,5 tahun jangan di ulangi lagi di masa DPRD sekarang,”tegasnya.
Politisi PDI P Babel ini pun prihatin selama 2,5 tahun dan sudah ada empat Pj gubernur tidak bisa melantik pejabat eselon yang sudah menjabat pelaksana tugas.
“Pak Pj DKI belum lama menjabat sudah melantik empat pejabat OPD definitif, sedangkan babel kok sudah 4 Pj enggak bisa melantik, ada apa ini, negeri ini bukan milik sekelompok orang,”tegasnya.
Lanjut Didit, DPRD sepakat akan mengawal permasalahan ini demi kebaikan bersama.Pihaknya tetap menunggu pejabat definitif di setiap OPD untuk membahas anggaran 2025.
“Alhamdulillah, ada komitmen besok pagi pak sekda ferry akan langsung ke kemendagri.Kita tunggu saja, jika tidak definitif ,kami akan kosongkan anggaran OPD yang pejabatnya tidak definitif, jadi jangan main – main dengan fungsi DPRD,”pungkasnya. (**)
