WARTABANGKA.ID, KOBA – Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Bangka Tengah meminta pemerintah daerah setempat agar kembali memfasilitasi Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara PT Timah, Pemdes Batu Beriga dan masyarakat terkait rencana penambangan oleh PT Timah di Laut Batu Beriga.
Ketua APDESI Bangka Tengah, Yani Basaroni mengatakan pihaknya sudah melakukan pertemuan dengan Plt Bupati Bangka Tengah menyampaikan aspirasi dari para kades di Kecamatan Lubukbesar terkait rencana penambangan PT Timah di Laut Beriga.
“Dalam rangka menyerap aspirasi beberapa kepala desa di Kecamatan Lubukbesar, terutama Kades Batu Beriga, kami secara langsung sudah menemui Plt. Bupati Bangka Tengah, Era Susanto untuk menyampaikan bahwa jangan sampai rencana kegiatan pertambangan PT Timah di Laut Beriga, Pemdes Beriga menjadi kambing hitam,” ucap Roni, Minggu (13/10).
Menurut Roni, Pemdes Batu Beriga sejauh ini belum melakukan kesepakatan apapun dengan PT Timah terkait rencana penambangan.
“Ini harus kita antisipasi, karena dalam proses pelegalan rencana kegiatan tambang di Batu Beriga, Pemerintah Desa Batu Beriga belum pernah melakukan kesepakatan apapun,” tambahnya.
“Kemudian, terkait adanya kompensasi ditegaskan kepala Desa Batu Beriga itu di luar Pemdes Batu Beriga, apapun yang terjadi dari kesepakatan antara PT Timah dan pihak-pihak yang tidak kita tahu siapa orangnya, Pemdes Beriga tidak berani bertanggung jawab,” sambungnya.
Maka dari itu APDESI Bangka Tengah meminta Pemerintah Bangka Tengah untuk memfasilitasi RDP antara PT Timah, Pemdes Beriga dan masyarakat.
“Kita minta Pemda Bangka Tengah memfasilitasi adanya RDP resmi, pertemuan resmi antara PT Timah, Pemdes Beriga dan masyarakat untuk membahas kembali terkait perizinan hingga kompensasi yang akan diberikan kepada masyarakat,” ungkapnya.
“Kami berharap, Plt. Bupati Bangka Tengah bisa ikut serta memfasilitasi adanya RDP, agar tidak ada yang dirugikan dan semuanya jelas,” tutupnya. (**)
