WARTABANGKA.ID – Negara Indonesia, sebagai negara berkembang tentunya masih memiliki banyak pekerjaan rumah untuk menuju persaingan global di era modern ini. Dari segala segmen, termasuk didunia pendidikan, telah terjadi banyak sekali perubahan, yang tentunya harus mampu direspon dengan baik oleh sebuah negara.
Apalagi Bank Dunia sudah menyatakan bahwa sistem pendidikan yang berkualitas dapat mendorong pertumbuhan ekonomi sebesar 1 persen setiap tahunnya. Disinilah kualitas sumberdaya manusia (SDM) pendidikan memegang peran yang sangat penting, sebagai pondasi sebuah negara untuk tetap mampu mewujudkan sistem kependidikan yang bersaing di era globalisasi ini, yang pada akhirnya akan bermuara terhadap kondisi ekonomi suatu negara.
Secara umum, beberapa tantangan kritis yang dihadapi SDM pendidikan di Indonesia saat ini berkaitan dengan kesejahteraan tenaga pendidik, jumlah dan penyebaran tenaga pendidik yang masih kurang dan belum merata, serta ditambah lagi dengan rumitnya sistem administrasi bagi tenaga pendidik itu sendiri. Padahal kondisi ini sebenarnya sudah terjadi sejak lama, dan seolah-olah selalu menjadi batu sandungan bagi kemajuan SDM pendidikan Indonesia saat ini.
Kesejahteraan tenaga pendidik
Dikutip dari Detik.com, untuk saat ini gaji guru tertinggi sebuah negara dipegang oleh Luksemburg, dengan nominal Rp. 1,1 milyar – Rp. 2,2 miliar per tahun, untuk jenjang guru SD hingga SMA. Tentu sangat berbeda jauh dengan pendapatan guru di Indonesia yang mungkin hanya Rp. 100-200 juta per tahun. Itupun bagi guru dengan status Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang sudah memiliki sertifikasi.
Apalagi jika dibandingkan dengan Guru Honorer yang Hanya kisaran Rp. 1 juta per bulan. Jangankan untuk memikirkan metode pengajaran untuk muridnya, untuk memikirkan kebutuhan sehari-hari saja, seorang guru honorer sudah sangat kesulitan.
Memang banyak orang yang mengatakan bahwa menjadi seorang guru itu adalah pengabdian, namun untuk mendapatkan kehidupan yang layak itu adalah hak seluruh warga negara, sehingga negara tentu harus bertanggung jawab. Apalagi dari sudut pandang manajemen SDM, pendapatan seorang guru tentu akan sangat berpengaruh terhadap motivasi dan kinerjanya.
Dengan kata lain, nominal gaji yang diberikan oleh negara untuk tenaga pendidik, harus dianggap sebagai sebuah investasi masa depan. Artinya, pemerintah harus lebih berani mengambil sikap dalam urusan anggaran pendapatan guru, karena ibaratnya sebuah bisnis investasi, maka pemerintah tentu akan mendapatkan keuntungan sosial berupa terciptanya para siswa yang berkualitas sebagai salah satu tolak ukur sistem pendidikan yang kompetitif.
Jumlah dan penyebaran tenaga pendidik
Data dari Kemendikbud Ristek menjelaskan bahwa jumlah guru di Indonesia pada tahun ajaran 2023/2024 adalah 3,36 juta orang, dengan mayoritas guru mengajar di tingkat SD, yaitu sebanyak 1,47 juta orang. Dijelaskan juga bahwa di tahun 2024, Indonesia akan mengalami kekurangan 1,3 juta guru, karena banyaknya guru yang pensiun. Kondisi ini, tentu harus menjadi perhatian pemerintah. Jangan sampai kewajiban belajar 12 tahun dari pemerintah, justru terganjal oleh kondisi ini.
Disisi lain, beberapa daerah di ujung Indonesia juga masih banyak yang belum terjamah oleh tenaga pendidik yang cukup dan berkualitas. Berbagai penyebab seperti kebijakan otonomi daerah dalam hal mutasi pegawai, kurangnya anggaran daerah, turut mempersulit terjadinya penyebaran tenaga pendidik di tingkat daerah.
Hal ini juga harus segera disikapi dengan serius, karena berkaitan langsung dengan kualitas pendidikan nasional. Pemerintah pusat, melalui Kemendikbud Ristek harus segera mengambil sikap, dengan mengambil alih langsung urusan seleksi dan pendaftaran guru, termasuk didalamnya urusan mutasi para guru baik berstatus ASN ataupun honorer, agar persebaran guru yang merata tidak hanya menjadi angan-angan semata.
Rumitnya administrasi bagi tenaga pendidik
Pada prinsipnya, tujuan utama seorang guru atau tenaga pendidik adalah mencetak siswa yang berkualitas sebagai calon penerus bangsa. Maka sudah sejatinya, jika para guru tidak perlu dibebani dengan administrasi yang terlalu rumit, kecuali yang memang berhubungan langsung dengan teknis dan tugas pengajaran yang dilakukan. Beban administrasi yang berlebihan, tentunya akan menyebabkan fokus guru menjadi terpecah.
Apalagi seorang guru juga memang memiliki waktu yang terbatas, dimana waktu untuk mengajar siswa adalah yang utama. Jangan sampai, administrasi yang berlebihan justru menjadikan para siswa menjadi korban, karena kinerja seorang guru yang menjadi sangat terburu-buru dalam aktivitas belajar mengajar.
Untuk menjawab permasalahan ini, maka diperlukan langkah konkret untuk mengurangi beban administrasi, agar kinerja guru menjadi lebih efektif. Sekolah dan pemerintah perlu mempertimbangkan untuk mengotomatisasi sebagian besar proses pengurusan dokumen dan pelaporan. Waktu yang singkat dalam urusan pemberkasan dan dokumen, akan memberikan waktu yang berharga bagi guru untuk lebih fokus dalam proses transfer ilmu ke para siswa, yang nantinya akan bermuara pada terbentuknya karakter siswa yang pintar dan berkualitas.
Harapan Dunia Pendidikan Kedepan
Pada akhirnya, pemerintah dan segenap stakeholder lainnya, tentu menjadi harapan terbesar bagi masyarakat dan para tenaga pendidik, untuk menciptakan SDM pendidikan yang efektif dan kompetitif. Dan semoga segera terwujud sistem pendidikan nasional yang merata, bermutu, relevan, efisien, serta mampu menjawab tuntutan perubahan, sebagaimana yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
Penulis: Dinar Purwati
Mahasiswi Magister Manajemen, Universitas Bangka Belitung
