WARTABANGKA.ID, PANGKALANBARU – 30 pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), dibekali peningkatan digitalisasi produk UKM dengan tajuk “Perluasan Promosi dan Akses Pasar Produk UKM melalui On Boarding pada Platform Pemerintah, di Santika Hotel, Kamis (5/9).
Kabid Pemberdayaan UKM Dinas Koperasi dan UKM (KUKM) Prov Kep Bangka Belitung, Yuniar Putia Rahma, mengatakan bahwa saat ini gerakan untuk digitalisasi bagi pelaku UMKM sangat gencar dilakukan.
Sebab pada era digital dunia usaha tidak lagi bisa mengandalkan cara-cara konvensional untuk bertahan dan berkembang. Digital UMKM adalah proses penggunaan teknologi digital dalam berbagai aspek operasional dan manajerial bisnis.
“Digitalisasi haru terus digerakan untuk UMKM. Seperti pelatihan hari ini yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas dan akses pasar bagi UMKM. Digitalisasi tidak hanya memiliki kehadiran online tetapi juga tentang bagaimana UMKM memanfaatkan teknologi digital secara efektif dan efisien untuk mengoptimalkan proses bisnis dan aktivitas usahanya,” katanya.
Pembukaan kegiatan dihadiri Rosdiana Analisis Kebijakan Ahli Muda Kemenkop UKM, Lead Merchant Padi UMKM PT Telkom Mega, Balai Layanan Platform Teknologi Kementerian Pendidikan Ridwan dan Perwakilan Biro Pengadaan Barang/Jasa Setda Prov Babel.
Yuniar menambahkan, Pemprov Kep Babel melalui Dinas KUKM Babel sudah melakukan pembinaan dan pendampingan kepada pelaku UMKM dimulai dari legalitas usaha yang diperlukan untuk onboarding produk ya khususnya di e-katalog lokal Prov Kep Babel.
“Kita terus inten melakukan pembinaan dan pendampingan bagi UMKM, mulai legalitas usaha agar mereka bisa onboarding atau show produknya di platform digital. Kita juga dorong mereka untuk terus mengembangkan usahanya agar lebih bersaing dalam pasar digital dan platform-platform yang tersedia,” ujarnya.
Promosi menjadi hal yang sangat penting dalam memasarkan produk. Pelaku UMKM tidak hanya memiliki toko daring yang sudah ada, tetapi juga harus ada kegiatan mempromosikan produk-produk yang sudah onboarding di pasar digital tersebut seperti branding dan renew product.
“Promosi harus terus dilakukan,. Pelaku UMKM harus memaksimalkan toko daring yang dimiliki dan harus melakukan branding dan renew product. Branding dan renew ini menjadi faktor penting akan daya saing dalam memasarkan produk,” tambahnya
Yuniar menegaskan aktivitas digitalisasi bagi pelaku UMKM akan memberikan dampak efektifitas dan efisiensi. Melalui kegiatan digitalisasi produk UKM ini diharapkan dapat memberikan informasi akan kompetitifnya pasar digital serta akses pasar yang sangat luas.
“Aktivitas digitalisasi bagi pelaku UMKM akan memberikan dampak efektifitas dan efisiensi. Digitalisasi mampu memperluas akses pasar sehingga UMKM dapat naik kelas serta terus mengembangkan usahanya,” pungkasnya.
Sebelumnya, Analisis Kebijakan, Rosdiana mewakil Kabid Kemitraan UKM Kemenkop UKM menyampaikan apresiasi yang tinggi atas kolaborasi bersama dengan Dinas Koperasi dan UKM Prov Kep Babel, PT Telkom (Persero) Tbk dan Kementerian BUMN selaku pengelola platform PaDi UMKM, Biro PBJ Setda Prov Kep Babel, BLPT Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi selaku pengampu platform SIPLah dalam penyelenggaraan kegiatan Perluasan Promosi dan Akses Pasar UKM Melalui onboarding Pada Platform Pemerintah.
“Kami sampaikan apresiasi yang tinggi pada semua pihak yang berkolaborasi dalam kegiatan Perluasan Promosi dan Akses Pasar UKM Melalui Onboarding Pada Platform Pemerintah ini,” sampainya.
Ia mengatakan, bahwa tantangan Utama Transformasi Digital Bagi UMKM yaitu terbatasnya kemampuan dan pengetahuan UMKM dalam memanfaatkan teknologi serta platform digital.
Selanjutnya yakni adanya kebingungan UMKM terhadap platform mana yang harus digunakan guna menjangkau konsumen lebih luas dan kurangnya pengetahuan terkait Strategi Pemasaran Digital.
“Tiga hal ini menjadi tantangan dalam transformasi digitalisasi UMKM,” ujarnya.
Ia juga menyebutkan, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah bahwa salah satu tujuan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah adalah untuk meningkatkan peran serta UMKM.
“Sejalan dengan itu, LKPP berharap peran Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah dalam memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi UMKM. seluruh pimpinan Kementerian/ Lembaga/ Pemerintah Daerah wajib mencadangkan belanja pengadaan yang nilainya sampai dengan Rp2,5 miliar untuk usaha kecil,” sebutnya.
Sepanjang tahun 2023 produk yang tayang di E-Katalog LKPP telah mencapai 7,5 juta produk dengan total nilai transaksi sebesar Rp189,74 triliun, dan realisasi target UMKM menembus angka 42,6 persen.
“Pada tahun 2024 harus terus ditingkatkan dan berharap agar separuh transaksi pemerintah sudah melibatkan UMKM,” ujarnya.
Sementara itu, pada aplikasi SIPLah yang merupakan Sistem Digital dari Kementerian Pendidikan,Kebudayaan, Riset dan Teknologi yang membantu Satuan Pendidikan (Satdik) berbelanja kebutuhannya, jumlah penyedia SIPLah 297.800 Penyedia.
“Dari jumlah tersebut, ada 246 ribu lebihnya merupakan UMKM dengan jumlah satuan pendidikan mencapai lebih dari 463 ribu sekolah di seluruh Indonesia. Transaksi yang telah dibuat mencapai 9,7 Juta transaksi dengan total nilai transaksi mencapai Rp46,4 triliun,” katanya.
Pada kesempatan itu, Ia mengharapkan para UMKM untuk masuk dalam platform digital PaDi UMKM guna mengoptimalkan, mempercepat dan mendorong efisiensi transaksi belanja BUMN pada UMKM, serta memperluas dan mempermudah UMKM mendapatkan akses pembiayaan.
Terkait dengan kegiatan ini Rosdiana mengatakan bahwa kegiatan ini diharapkan dapat membantu perluasan promosi dan akses pasar bagi para pelaku UKM.
“Semoga kegiatan ini berjalan lancar, membuka lebih banyak peluang bagi UKM untuk masuk ke dalam platform digital pengadaan barang dan jasa pemerintah, BUMN dan Satuan Pendidikan. Mari kita bersatu dalam semangat kolaborasi untuk mendukung UMKM Indonesia,” harapnya. (*/)
