WARTABANGKA.ID, TOBOALI – Rapat paripurna pengambilan keputusan terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023 dan Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan Kabupaten Bangka Selatan (Basel) batal digelar.
Pembatalan paripurna tersebut bukan tanpa alasan, sebab hal itu dilakukan lantaran sebagian besar anggota DPRD Basel absen dari jadwal paripurna dengan hanya dihadiri 11 dari total 25 orang.
Bahkan, guna memenuhi kuorum paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Basel Erwin Asmadi itu sempah molor 1 jam, dari jadwal pukul 14:00 WIB menjadi pukul 15:00 WIB, hingga batas waktu penundaan 14 orang dinyatakan absen pada rapat tersebut.
Selain tidak memenuhi kuorum, paripurna tersebut juga tidak dihadiri oleh Bupati ataupun Wakil Bupati Basel dan hanya diwakili oleh Pj Sekretaris Daerah (Sekda) Haris Setiawan.
Ketua DPRD Basel, Erwin Asmadi mengatakan paripurna pengambilan keputusan tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023 yang sebelumnya telah dijadwalkan harus dibatalkan atau ditunda.
Menurut dia, hal itu dilakukan mengingat jumlah kehadiran tidak memenuhi kuorum serta bupati dan wakil bupati juga tidak hadir yang dimana dimandatkan untuk diwakilkan oleh Pj Sekda Haris Setiawan.
“Jadi dengan ketidakhadiran ataupun tidak cukup maka rapat paripurna hari ini kita tunda dan InsyaAllah akan segera kita laksanakan pada 15 Agustus 2024 mendatang,” kata Erwin Asmadi kepada wartawan pada Selasa (6/8) sore.
Ditanya terkait alasan absen sebagian besar para anggota DPRD Basel, Erwin menyebutkan, kegiatan menjelang Pilkada 2024 diduga menjadi faktor kesibukan mereka dalam mengurus rekomendasi tentang pencalonan kepala daerah dan wakil kepala daerah.
“Kita memaklumi lah karena menjelang Pilkada, mungkin kawan-kawan lagi sibuk mengurus rekomendasi tentang pencalonan terkait Pemilukada 2024. Karena masing-masing anggota dewan ini kan punya jabatan di partai selaku ketua dan sekretaris partai sehingga mereka juga ada yang sebagian mendamping bupati dan wakil bupati untuk mendapatkan rekomendasi tersebut,” ujarnya.
Lebih lanjut menurut Erwin, dalam penyusunan jadwal paripurna pihaknya terlebih dahulu saling berkoordinasi untuk kedepannya sebagai bentuk antisipasi hal serupa.
“Nantinya bagaimana jadwal yang telah ditentukan ini agar lancar untuk dilaksanakan,” pungkasnya. (Ang)
