WARTABANGKA.ID, PANGKALPINANG – Menjelang pemilihan kepala daerah (Pilkada) Serentak Tahun 2024, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Pangkalpinang rapat koordinasi (Rakor) pola hubungan dan penguatan kelembagaan terhadap Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan (Panwascam) dan sekretariat se-Panwascam se-Pangkalpinang, di Ballroom Grand Safran Hotel, Sabtu (20/7).
Ketua Bawaslu Pangkalpinang, Imam Ghozali di sela-sela kegiatan menyampaikan, kegiatan pola hubungan mengacu pada peraturan Bawaslu (Perbawaslu) Nomor 3 Tahun 2002 pasal 38 ayat 1 poin h harus ada dilakukannya sosialisasi dan peningkatan kapasitas di bidang sumber daya manusia, kelembagaan, dan/atau organisasi Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa dan Pengawas TPS.
“Termasuk penguatan secara kelembagaan di Panwaslu kecamatan yang ada di Kota Pangkalpinang. Dan Alhamdulillah pada hari ini kami melaksanakan kegiatan dalam rangka menguatkan, baik itu pimpinan yang ada di Panwascam maupun yang berada di kesekretariatan,” katanya.
Imam kembali mengingatkan, pimpinan Panwascam dan sekretariat harus selaras dan sejalan, agar program-program kerja yang melibatkan semua unsur bisa berjalan dengan baik.
Sementara itu, Ketua Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel), EM Osykar menambahkan, tahapan pencocokan dan penelitian daftar pemilih (coklit) yang masih berjalan bisa dikawal oleh Bawaslu kabupaten/kota, Panwascam hingga pengawas kelurahan/desa (PKD).
“Teman-teman Bawaslu Kota Pangkalpinang dan jajaran sudah melakukan waskat (pengawasan melekat-red) khususnya di coklit. Memang ada beberapa temuan dan sudah kita berikan saran perbaikan serta imbauan ke KPU Pangkalpinang dan jajaran agar ditindaklanjuti. Kami juga memastikan hak pilih masyarakat Pangkalpinang dijamin dalam konstitusi dalam perhelatan pemilihan serentak, baik itu gubernur/wakil gubernur/walikota/wakil walikota 2024 ini,” tuturnya.
Osykar menambahkan, adapun wilayah yang masyarakat marjinal atau kaum rentan disabilitas, pekerja yang selama ini sulit untuk dijangkau atau pekerja informal yang mungkin secara pendataan kependudukan tidak tercover dalam pelaksanaan coklit, dapat diprioritaskan.
“Dan kami pastikan semua itu sudah kita awasi dan kami juga memprioritaskan, agar partisipasi pemilih bisa meningkat. Karena legitimasi kepemimpinan itu salah satunya dilihat dari angka partisipasi, khususnya di pesta demokrasi ini. Karena semakin banyak partisipasi, berarti masyarakat semakin peduli dengan pemimpin yang nanti akan terpilih di perhelatan demokrasi ini,” pungkasnya.
Dalam rakor tersebut, turut dihadiri pimpinan Panwascam dan kepala sekretariat se-Pangkalpinang. Adapun narasumber yang dihadirkan dua pegiat pemilu. Yakni, Ida Kumala dan Firman TB Pardede. (*/)
