WARTABANGKA.ID, MENTOK – Rudy Fitrianto, salah satu warga yang ikut dalam unjuk rasa terkait penolakan izin konsesi Hutan Tanam Industri PT Bangun Rimba Sejahtera (BRS) menyampaikan keluhannya.
Saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Gedung Mahligai Betason 2 Kantor DPRD Bangka Barat, Selasa ( 2/7), menurut Rudy, konflik antara warga dan PT BRS sudah sering terjadi. Bahkan konflik ini terjadi dari tahun 2014 hingga saat ini masih dengan persoalan yang sama.
“Ini bukan hal baru, jadi kurang lebih sebelas tahun lalu sejak SK 336 IUP HTI ini diberikan kepada PT BRS. Kemudian berubah menjadi SK 594 yang 66.460 hektare berubah menjadi 57.320 hektare. Sebelas tahun yang lalu Pak, sejak 2013,” kata Rudy.
“Kalau bicara rekam jejak konflik sudah ada sejak 2014, 2017, 2018 hingga terakhir Pansus DPRD provinsi Februari 2023,” lanjutnya.
Rudy menjelaskan permasalahan terkait plang larangan yang dipasang PT BRS di lahan, kapanpun bisa saja dicabut dan dibuang oleh warga. Namun menurut dia bukan itu persoalannya. Warga meminta legalitas PT BRS-lah yang harus dicabut.
“Tetapi bukan itu permasalahannya, legalitasnya harus segera dicabut. Kami hadir disini memberikan support. Kami yakin pemimpin-pemimpin yang ada di hadapan kami ini mampu memberikan solusi memberikan keputusan yang terbaik pada hari ini termasuk wakil-wakil kita,” jelas Rudy.
Baca juga: Tolak HTI PT BRS, Ribuan Warga Geruduk Gedung DPRD Bangka Barat
Dia mengatakan, kepentingan PT BRS sangat mengancam daerah di Bangka Barat. Seharusnya sejak izin diberikan sejak 2013, pemerintah harus melakukan evaluasi. Apalagi sebelas tahun bukanlah waktu yang singkat.
“Sekarang bapak-bapak boleh liat di lapangan apa yang dilakukan BRS? Berapa persen yang mereka laksanakan?,” sebut Rudy.
Ia melanjutkan, di tahun 2018, terjadi kesepakatan antara gubernur Bangka Belitung. Saat itu, gubernur berjanji akan menyampaikan rekomendasi kepada pihak kementerian, namun masih saja tak ada hasilnya.
“Ternyata konsesi itu masih bercokol di Bangka Barat ini. Apa yang bapak lakukan? Termasuk rekan-rekan yang ada hari ini dalam sejarah perjuangan penolakan HTI. Apa yang diperbuat? Kami hadir hari ini mengadukan nasib kami,” ujarnya.
Untuk itu, Rudy meminta kepada pemerintah daerah dan anggota DPRD untuk bersikap lebih tegas dan berbuat secara nyata untuk memperjuangkan kepentingan rakyat.
“Hari ini kami berharap agar bapak-bapak unsur Forkopimda dan wakil rakyat kita dapat berbuat secara nyata agar hari ini harus ada keputusan harus ada langkah cepat,” Rudy. ( IBB/* )
