WARTABANGKA.ID, MENTOK – Ribuan warga dari enam kecamatan mendatangi Gedung DPRD Kabupaten Bangka Barat, Selasa (2/7). Kedatangan massa untuk menolak izin konsesi Hutan Tanam Industri ( HTI ) PT Bangun Rimba Sejahtera.
Aksi unjuk rasa ribuan warga yang dikomandoi oleh Ali Hartono dari FKPMP ini dijaga ketat para aparat kepolisian Polres Bangka Barat. Di sana, aparat kepolisian beserta pengunjuk rasa melakukan negoisasi.
Dari hasil negosiasi, mereka bersepakat agar yang masuk ke dalam Gedung Mahligai Betason 2 untuk melakukan Rapat Dengar Pendapat ( RDP ) hanya 10 orang dan yang lainnya menunggu di luar gedung.
Kehadiran pengunjuk rasa ke Gedung Mahligai Betason 2 ini disambut baik Ketua DPRD Bangka Barat Marudur Saragih. Selain itu, RDP juga dihadiri Bupati Bangka Barat Sukirman, Wakil Bupati Bong Ming Ming dan Kapolres AKBP Ade Zamrah. Namun sayang, pihak PT BRS tidak hadir. Padahal, pihak DPRD telah melayangkan surat.
“Dari pihak BRS sudah kita undang tapi tidak hadir. Yang pasti kita hari ini akan membuat sebuah rekomendasi bersama. Karena ini adalah ruang demokrasi kita juga harus mendengar. Tadi kita mendengarkan dari luar sekarang kita mendengarkan seluruh aspirasi masyarakat ini dalam hal penolakan HTI,” kata Marudur.
Marudur menjelaskan, tentunya pihaknya sangat mendukung penolakan masyarakat soal kehadiran HTI ini. Pihaknya juga siap mengawal perjuangan masyarakat ini sampai ke Kementerian Kehutanan.
“Karena HTI ini kurang bermanfaat bagi kita. Kalau perlu kami akan kawal sampai ke provinsi. Kami akan kawal bapak ibu sekalian ke Kementerian Kehutanan. Kita perjuangkan sama-sama,” jelas Marudur. ( IBB/* )
