Evaluasi Program, Bawaslu Babel Gelar Rapat Pencegahan dan Hubungan Masyarakat

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) rapat evaluasi pencegahan dan hubungan masyarakat pada Pemilu Tahun 2024, di Ballroom Grand Safran Hotel, Sabtu (22/6). Ketua Bawaslu Babel, EM Osykar menyampaikan pencegahan menjadi prioritas dalam pengawasan Pemilu, terlebih menjelang Pilkada Serentak Tahun 2024. WARTABANGKA.ID/Roni Bayu

WARTABANGKA.ID, PANGKALPINANG– Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) menggelar rapat evaluasi pencegahan dan hubungan masyarakat pada Bawaslu kabupaten/kota di daerah itu.

Rapat yang dilaksanakan di Safran Hotel Pangkalpinang, Sabtu (21/6) ini untuk mengevaluasi apa saja program kegiatan yang telah di lakukan pada Pemilu 2024.

Kegiatan dihadiri Ketua Bawaslu Babel EM Osykar, Koordinator divisi (Kordiv) Hukum dan Penyelesaian Sengketa Davitri, Kordiv Pencegahan, Partisipasi Masyarakat (Parmas) dan Hubungan Masyarakat (Humas) Sahirin serta Kepala Sekretariat Bawaslu Babel Roy M Siagian.

Ketua Bawaslu Babel EM Osykar menyampaikan pada Pemilu 2024 penyelenggara pemilu telah berhasil melaksanakan tugas pengawasan dan ini tetap menjadi evaluasi karena pentingnya pemilu harus dipahami masyarakat.

“Jadi terkadang kita harus jemput bola dalam memberikan pemahaman pemilu kepada masyarakat, dan saya apresiasi atas kinerja pencegahan pengawasan yang telah dilakukan pada Pemilu 2024. Mari kita cegah pelanggaran sedini mungkin agar pemilihan Pilkada Serentak juga berjalan lancar,” ujarnya.

Sementara Kordiv Hukum dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Babel, Davitri menyampaikan dalam setiap tahapan wajib dievaluasi, dan sebagai penyelenggara pemilu pada bagian pengawasan, Bawaslu memang diamanahkan untuk melakukan pengawasan namun hal tersebut tidak dapat dilakukan sendiri perlu peran pihak lain dan masyarakat.

“Partisipasi pemilih misalnya tinggi, nah ini dievaluasi apakah peran kita atau karena masalah lainnya seperti adanya money politik yang mendorong pemilih untuk datang ke TPS. Jadi produk pengawasan kita harus jelas,” tuturnya.

Kemudian ditambahkan Kordiv Pencegahan, Parmas dan Humas Sahirin bahwa evaluasi dilakukan agar kendala dapat ditemukan. Beberapa pencegahan yang akan dihadapi pada Pilkada Serentak 2024 adalah money politik, isu sara, netralitas ASN, karena tidak menutup kemungkinan netralitas ASN akan meningkat di Pilkada Serentak.

“Fokus kita pada pencegahan, bagaimana strategi pengawasan berikutnya, apa yang akan ditingkatkan dalam melakukan pengawasan,” pungkas Sahirin. (**)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *