WARTABANGKA.ID, JAKARTA– Guna mensinkronisasikan draf Raperda terhadap program dan regulasi, Panitia khusus (Pansus) Badan Usaha Pelabuhan (BUP) DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) mengunjungi Kementerian Perhubungan RI, di Jakarta, Selasa (14/5).
Wakil Ketua DPRD Babel Beliadi mengatakan konsultasi dilakukan karena draft ranperda badan usaha pelabuhan belum memuat informasi secara global tentang kepentingan-kepentingan yang berkaitan dengan kepelabuhan.
“Jadi kunjungan kami ini ingin mengetahui informasi terkait Badan Usaha Pelabuhan yang dikelola pemerintah daerah lain dan telah berhasil baik dalam kemandirian perusahaan ataupun pengembangan usahanya,” ujarnya.
Terlebih saat ini, dikatakan Beliadi Provinsi Kepulauan Babel tidak memiliki pelabuhan besar. Akan tetapi Babel memiliki potensi kekayaan alam yang sangat besar. Sehingga beberapa kegiatan ekspor dan impor komoditi ataupun hasil tambang harus melalui pelabuhan di luar Provinsi Babel.
“Mungkin kawan-kawan dari Kemenhub bisa memberikan satu atau dua contoh BUP yang sukses dalam pengembangan perusahaan maupun perolehan profit secara ekonomi yang ada di republik ini untuk bisa kami jadikan acuan dalam pembentukan BUP ini nantinya,” ungkapnya.
Sementara, Ketua DPRD Provinsi Babel Herman Suhadi mengatakan bahwa saat ini banyaknya BUMD yang tidak terkelola dengan baik sehingga perlu masukan yang konprehensif terhadap ranperda BUP yang akan dibentuk oleh babel sehingga kedepan dapat memberikan manfaat terhadap kepentingan-kepentingan bagi daerah Babel.
“Untuk itu kami mohon perhatian dan sarannya dari Pemerintah Pusat melalui Kementerian Perhubungan agar pembentukan ranperda BUP Babel benar – benar baik,”tuturnya.
Menanggapi hal tersebut, Dirjen Perhubungan Laut M. Masyhud mengatakan dua hal yang menjadi perhatian kemenhub terkait pelabuhan berdasarkan sifatnya adalah aktifitas perekonomian dan perdagangan yang berkelanjutan serta aktifitas yang dapat menumbuhkan perekonomian baru.
“Untuk menunjang berjalan atau tidaknya Badan Usaha Pelabuhan, ada tiga faktor yang harus diperhatikan, yaitu: pelabuhan, kapal dan muatan, nah apabila dari salah satu faktor tersebut tidak terlaksana maka BUP tidak akan berjalan dengan baik,” ungkapnya. (**)
