WARTABANGKA.ID, BANGKA BELITUNG – Kejaksaan Agung (Kejagung) beberapa waktu lalu telah menetapkan Direktur Utama PT Refined Bangka Tin (RBT), Suparta sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi komoditas timah di wilayah IUP PT Timah Tbk. Selain menahan tersangka, penyidik Kejagung juga telah melakukan penyitaan sejumlah aset tersangka dan PT RBT.
Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Ketut Sumedana mengatakan peran Suparta yang menyeret namanya dalam tipikor ini adalah terkait pembangunan salah satu gedung yang didirikan oleh Persatuan Purnawirawan Polri pada tahun 2018 bersama dengan PT Guna Bhakti Sukses Bersama.
Diketahui, gedung itu juga diresmikan oleh Ketua Umum (PP) Polri, Jenderal Polisi (Purn) Bambang Hendarso Danuri. Dari beberapa sumber yang didapat, ternyata Suparta mengelola gedung tersebut bersama Robert Priantono Bonosusatya alias RBT alias RBS. Mereka diketahui menggunakan nama PT Guna Bhakti Sukses Bersama.
Bukan hanya satu orang, RBT alias RBS dan 11 orang lainnya juga tercatat sebagai pembangun gedung di atas tanah milik Polri dan diresmikan bersama Ketua Umum (PP) Polri, Jenderal Polisi (Purn) Bambang Hendarso Danuri.
Yang mana Jenderal Polisi (Purn) Bambang Hendarso Danuri adalah mantan Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) pada era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dari 1 Oktober 2008 hingga 22 Oktober 2010.
“Saat ini beliau menjabat sebagai Ketua Umum Persatuan Purnawirawan (PP) Polri periode 2021-2026,” ungkapnya.
Untuk itu, Ketut menambahkan dalam kasus Tipikor ini, Tim Penyidik Kejagung telah menyita beberapa aset yang dimiliki Suparta. Selain itu, sejumlah aset milik PT RBT juga turut disita. Namun, terkait aset-aset Suparta yang berkaitan dengan gedung tersebut, sampai saat ini belum ada informasi untuk hal tersebut.
“Tim penyidik melakukan penyitaan terhadap PT RBT di Kabupaten Bangka beserta sejumlah aset yang terdapat di dalamnya,” tukasnya. ( IBB/* ).
