KPU Pangkalpinang Putuskan PSU di TPS 17 Temberan dan TPS 14 Sinar Bulan Batal Digelar

WARTABANGKA.ID, PANGKALPINANG– Rencana Pemungutan Suara Ulang (PSU) di dua Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang sedianya dilaksanakan pada Sabtu (24/2) batal digelar.

Dua TPS tersebut yakni TPS 17, Kelurahan Temberan dan TPS 14 Kelurahan Sinar Bulan, Kecamatan Bukit Intan.

Hal ini diungkapkan Komisioner KPU Pangkalpinang, Divisi Data dan Informasi, Margarita kepada wartawan, Sabtu (24/2). Dia membeberkan alasan batalnya penyelenggaraan PSU di 2 TPS tersebut.

“Berdasarkan rapat pleno rekapitulasi tingkat Kecamatan Bukit Intan , bahwa TPS 17 temberan pada pukul 20:00 Wib tidak ditemukan indikasi/potensi dugaan pelanggaran yang diajukan panwas berdasarkan surat bawaslu no:006/PM.00.02/k.bb.07.01/02/2024 tanggal 22 februari 2024, sehingga KPU Kota Pangkalpinang memutuskan tidak akan melaksanakan PSU pada tanggal 24 Februari 2024,” kata Margarita.

Sementara untuk TPS 14 Sinar Bulan, dijelaskan Margarita, KPU Kota Pangkalpinang tidak dapat menindaklanjuti surat bawaslu No:006/pn.00.02/ k.bb.07.01/02/2024 tanggal 22 Februari 2024. Hal ini karena di wilayah itu belum dilakukan pleno untuk TPS yang akan di PSU-kan.

“Nantinya dalam penelusuran, pemeriksaan dan pembuktian kemungkinan TPS 14 Sinar Bulan dapat dibatalkan, karena syarat waktunya tidak terpenuhi dan PPK dapat membuktikan bahwa mereka yang menggunakan hak pilih DPK memang sudah ber-KTP Bangka Belitung Kota Pangkalpinang,” terangnya.

“Namun jika dalam penelusuran, pemeriksaan dan pembuktian bahwa yang bersangkutan masih ber-KTP luar dan belum ber-KTP Bangka Belitung Kota Pangkalpinang saat memilih sebagai DPK maka dapat menempuh langkah hukum melalui jalur MK (Mahkamah Konstitusi-red),” tambahnya.

Sedangkan untuk TPS 1 Kacang Pedang, Margarita menambahkan tetap dilakukan PSU pada Sabtu (24/2) karena adanya ditemukan ketidaksesuaian antara jumlah hak pilih dalam DPTB dengan jumlah surat suara yang digunakan.

Sekedar diketahui, ada sanksi yang akan menjerat KPU dalam hal tidak melaksanakan PSU di TPS berdasarkan rekomendasi yang telah dikeluarkan. Hal itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

Dalam pasal 549 tercantum ancaman pidana penjara selama dua tahun dan denda Rp24 juta. Yang dijerat adalah KPU kabupaten/kota karena mereka yang menentukan PSU atau tidak. (**)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *