PKS Pangkalpinang Tolak PSU, Terkesan Dipaksa dan Sarat Kepentingan

WARTABANGKA.ID, PANGKALPINANG – Ketua Badan Pemenangan Pemilu dan Pilkada (Bappilu) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kota Pangkalpinang, Muhammad Dauri mengeluarkan pernyataan tegas terkait proses Pemungutan Suara Ulang (PSU) dalam Pemilihan Legislatif Kota Pangkalpinang Tahun 2024.

Dalam pernyataannya, Dauri menyoroti KPU Kota Pangkalpinang dan Bawaslu Kota Pangkalpinang yang dinilai tidak menjalankan prosedur sebagaimana mestinya dalam proses PSU.

Diketahui, terdapat dua Tempat Pemungutan Suara (TPS), yaitu TPS 17 Kelurahan Temberan dan TPS 14 Kelurahan Sinar Bulan Kecamatan Bukit Intan, yang saat ini masih melakukan rapat pleno terbuka rekapitulasi Penghitungan Suara tingkat Kecamatan Bukit Intan.

“Dalam proses pengambilan keputusan terkait PSU, pihak KPU dan Bawaslu Kota Pangkalpinang tidak melibatkan partai-partai peserta pemilu sama sekali. Hal ini dianggap sebagai ketidakpatuhan terhadap Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) 25 Tahun 2023 yang menetapkan batas akhir PSU 10 hari setelah hari pemungutan suara. Dengan batas waktu PSU yang berakhir besok pagi, 24 Februari 2024. Pemberitahuan yang baru disampaikan sore tadi melalui grup WhatsApp, dinilai sangat singkat dan dipertanyakan keseriusannya dalam sosialisasi dan pelaksanaan teknis pemungutan suara ulang,” ungkap Dauri dalam rilisnya yang diterima wartabangka.id, Jumat (23/2) malam.

Baca juga: Besok, 3 TPS di Pangkalpinang Gelar Pemungutan Suara Ulang

Ia juga menambahkan, situasi ini terkesan dipaksakan dan sarat akan kepentingan politis, yang dapat mengganggu integritas dan kepercayaan masyarakat terhadap proses demokrasi.

“DPD PKS Kota Pangkalpinang dengan ini menegaskan penolakan terhadap PSU yang terkesan dipaksakan tersebut. Dan meminta kepada KPU dan Bawaslu untuk meninjau kembali proses tersebut, agar sesuai dengan ketentuan hukum dan demokrasi yang berlaku,” pungkasnya. (*/rls)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *