WARTABANGKA.ID, SUNGAILIAT – Puluhan warga nelayan pesisir Sungailiat mendatangi Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bangka, Senin (23/10).
Kedatangan warga tersebut guna menyampaikan aspirasi dan meminta kepada Pj Bupati dan Ketua DPRD Bangka untuk dapat menunda atau membatalkan pemilihan panitia kompensasi Kapal Isap Produksi (KIP) di Lingkungan Nelayan Sungailiat yang rencananya digelar pada Selasa (24/10).
“Karena proses pemilihan panitia kompensasi KIP dinilai tidak netral dan pansel memihak pada panitia yang lama. Jadi diharapkan pemilihan panitia tersebut dipilih langsung oleh masyarakat nelayan yang ada di pesisir, sehingga dapat memberi keadilan untuk masyarakat nelayan,” kata Abidin, salah satu pengunjuk rasa.
Dia menambahkan warga pesisir lainnya dari Parit Pekir Sungailiat mengatakan panitia yang saat ini dipegang oleh Pansel. Pansel itu terdiri dari panitia yang lama, 7 kaling terkecuali kaling Nelayan 1, RT, tokoh agama dan masyarakat.
“Pansel itu membuat tatib yang terkesan monopoli, dimana hak suara ditunjuk oleh kaling-kaling, yang mana kaling-kaling itu sudah masuk ke data kepanitiaan. Kemudian 7 orang pendiri yang tidak tahu dari mana saja dan mereka adalah orang-orang panitia. Selanjutnya RT-RT, perwakilan masyarakat dan bukan perwakilan nelayan. Jadi diharapkan pemerintah daerah dapat menghentikan tatib dari pansel tersebut dan membubarkannya, hingga kami akan mencari panitia-panitia yang netral,” ungkapnya.
Mendengar daripada aspirasi tersebut, Pj Bupati Bangka, M. Haris dan Ketua DPRD Bangka, Iskandar Sidi didampingi Wakil Ketua I Taufik Koriyanto mempersilahkan puluhan warga pesisir tersebut untuk membicarakan lebih lanjut di Ruang Mahligai DPRD Bangka.
Setelah mendengar terkait permasalahannya, Ketua DPRD Bangka Iskandar Sidi menyarankan kepada Camat Sungailiat untuk memanggil pihak Pansel kompensasi KIP, masyarakat Nelayan 1 dan yang terlibat lainnya untuk membahasnya disatu meja.
“Jadi ajak dan tawarkan untuk menjadi hak pilih dan hak memilih untuk ikut dalam pelaksanaan pemilihan panitia. Bila diperlukan, dirinya bersama Pj Bupati Bangka akan siap hadir,” kata Iskandar.
Sementara itu, Pj Bupati Bangka, M.Haris mengatakan aspirasi dari mereka untuk mereka juga dan tidak ada campur tangan pemerintah daerah.
“Kita berkewajiban untuk melindungi dan melayani masyarakat. Siapa pun itu, mau dia pansel, masyarakat ataupun nelayan yah’ kita wajib melindungi dan menerima aspirasi yang disampaikannya,” katanya.
Terkait dengan pemilihan panitia kompensasi KIP yang disampaikan, menurut M. Haris, akan dilihat terlebih dahulu tugas kepanitiaannya itu apa. Panitia menurut dia, harus jelas, tidak ada celah dan tidak menjadi pertanyaan masyarakat. Seperti berapa yang diterima, berapa yang disalurkan dan penyalurannya pun disarankan melalui perbankan guna memperkecil prasangka.
“Kalau penyalurannya secara cash, sampai kapan pun pasti muncul prasangka. Jadi sistemnya harus dibangun terlebih dahulu, sehingga ada kedamaian. Oleh karena itu kita minta Pak Camat Sungailiat untuk mempertemukan mereka (warga pesisir) dengan yang bersangkutan guna membahas persoalannya,” tutupnya.(Zen)
