WARTABANGKA.ID, PANGKALPINANG – Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel), Amri Cahyadi meminta pemerintah daerah (Pemda) mencermati anggaran yang diusulkan untuk mensukseskan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) pada tahun 2024 mendatang. Hal ini mengingat keterbatasan anggaran yang dimiliki pemerintah daerah.
“Kami ingin mengetahui alokasi usulan pendanaan yang disampaikan oleh KPU dan bawaslu, dari rapat tersebut diusulkanlah oleh KPU setelah mereka melakukan rakor dengan kabupaten kota kemudian disepakati cost sharing pembagian biaya antara provinsi dengan kabupaten kota,” ujar Amri, usai Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan KPU dan Bawaslu Babel, Rabu (1/2).
Ia menyebutkan, KPU mengusulkan anggaran Rp80,3 miliar dan Bawaslu Babel Rp26 miliar, sehingga dibutuhkan paling tidak Rp106 miliar. Sedangkan ia mengingatkan, bahwa pemerintah daerah juga saat ini mengalami keterbatasan anggaran.
“Melalui RDP ini kami sampaikan bahwa keuangan kita terbatas. Maka kita berharap perlu apa namanya dihitung dengan cermat penganggaran yang pas untuk KPU dan Bawaslu Babel,” ujarnya.
DPRD, menurut politikus PPP ini meminta, ada batas waktu yang bagi Bakuda Babel dan instansi terkait termasuk Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dalam menentukan anggaran ini.
“Kita berharap Pj gubernur juga segera melakukan rapat formasi dengan bupati dan wali kota untuk menyepakati rincian alokasi anggaran, apakah menyetujui yang diusulkan oleh KPU kita persilahkan,” sebutnya.
Untuk tahun ini, Pemprov Babel harus menyiapkan 40 persen dari anggaran yang disetujui tersebut dalam rangka melaksanakan tahapan pemilu oleh KPU dan Bawaslu.
“DPRD berkomitmen agar pemilukada itu sukses tetapi menyangkut anggaran kita minta agar semaksimal mungkin dapat diminimalisir di tengah kondisi keuangan tetapi tetap kualitas pemilu harus berjalan dengan baik,” tegasnya.
Secara teknis, DPRD meminta kepada komisi I untuk membahasnya bersama, termasuk perlu dianggarkan anggaran pengamanan untuk pihak aparat. Pihaknya juga mewanti-wanti agar dana ini tidak tumpang tindih dengan anggaran lain untuk pemilihan legislatif dan lainnya.
“Mereka menjamin bahwa apabila anggaran itu dicairkan akan laksanakan sesuai dengan tahapan yang yang memang khusus untuk pilkada, saya yakin dan percaya mereka profesional,” pungkasnya.(**/)
