DPRD Bangka Barat Setujui Rancangan APBD Tahun 2023

WARTABANGKA.ID, MUNTOK – DPRD Kabupaten Bangka Barat menyetujui Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tahun 2023. Rancangan APBD tersebut disetujui pada Rapat Paripurna Pengambilan Keputusan Terhadap RAPBD Tahun 2023 di Gedung Mahligai Betason 2, Rabu (30/11) sore.

Pada rapat paripurna yang dipimpin Wakil Ketua 2 DPRD Miyuni Rohantap serta Ketua DPRD Marudur Saragih ini dihadiri oleh Bupati Bangka Barat H. Sukirman bersama Wakil Bupati Bong Ming Ming.

Plt Sekretaris DPRD Bangka Barat, Yudi Hermanto saat membacakan laporan hasil kerja Badan Anggaran DPRD Bangka Barat membahas Nota Keuangan RAPBD 2023 mengatakan proyeksi pendapatan daerah Bangka Barat setelah pembahasan mengalami perubahan.

Pendapatan daerah sebelumnya sebesar Rp. 785.731.000.500,00, setelah pembahasan menjadi sebesar Rp. 816.156.717.500,00 atau bertambah sebesar Rp. 30.443.717.000,00.

Sedangkan Pendapatan Asli Daerah ( PAD ) tahun 2023 diproyeksikan sebesar Rp. 70.265.927.500,00 dan Pendapatan Transfer sebesar Rp.734.890.790.000,00.

“Lain – lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp. 29.500.000.000,00, setelah pembahasan tidak mengalami perubahan,” kata Yudi.

Lanjut kata Yudi, untuk belanja daerah semula diproyeksikan sebesar Rp. 941.214.749.579,80. Namun setelah pembahasan menjadi sebesar Rp. 941.158.115.380,00, atau berkurang Rp. 56.634.199,80.

Lalu, penerimaan pembiayaan semula diproyeksikan sebesar Rp.162 001.749.079,80. Namun setelah pembahasan mengalami perubahan menjadi Rp. 132.001.397.880,00 atau berkurang sebesar Rp.30.500.351.199,80.

“Pengeluaran pembiayaan sebelum pembahasan Rp. 7.000 000 000,00 tidak mengalami perubahan,” ujar Yudi.

Sementara itu, Wakil Bupati Bangka Barat Bong Ming Ming menjelaskan pihaknya memahami terhadap hal yang disampaikan serta akan mengakomodir hal-hal tersebut demi kemajuan daerah.

Sedangkan Wakil Ketua 2 DPRD Bangka Barat Miyuni Rohantap berharap APBD 2023 yang telah disetujui menjadi Peraturan Daerah segera disampaikan kepada Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk dievaluasi. ( IBB/ADV )

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *